Wanaloka.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Rincian kebutuhan anggaran pemulihan meliputi Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara. Besaran alokasi anggaran itu didukung DPR RI.
“Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan di Jakarta, Jumat, 9 Januari 2026.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan dana tersebut akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat, seperti sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, serta kantor desa dan sarana pemerintahan lainnya. Infrastruktur ini dinilai vital untuk memastikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.
“Dalam konteks penganggaran tahun 2026, penting adanya sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga terkait, agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Baca juga: Kasus Superflu di Indonesia, Legislator Minta Perkuat Anggaran dan Protokol Kesehatan
Terakhir, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini menyambut baik komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam mempercepat pemulihan. Kolaborasi yang kuat akan mempercepat kebangkitan roda ekonomi daerah serta memastikan pelayanan publik di wilayah terdampak dapat segera pulih dan berfungsi optimal.
“Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini.
Harus tepat sasaran dan transparan
Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena meminta pemerintah memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup bagi korban bencana ekologis di Sumatra dilakukan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Menyusul kebijakan pemerintah yang mengalokasikan bantuan sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak.
Sebab bantuan kebutuhan hidup tersebut sangat dibutuhkan para korban bencana yang hingga kini masih berjuang memulihkan kondisi kehidupan mereka pascakejadian.
Baca juga: Kayu Hanyutan untuk Huntara di Aceh Utara dan Sumatra Utara Capai Ribuan Meter Kubik
“Yang paling utama, pemerintah harus memastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” ujar Mahdalena di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.
Selain bantuan jaminan hidup, pemerintah juga mengalokasikan bantuan sebesar Rp3 juta per keluarga terdampak untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga. Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial untuk upaya pemulihan awal bagi masyarakat korban bencana.
Lebih dari satu bulan pascabencana, kondisi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara masih belum sepenuhnya pulih. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, serta harus memulai kembali kehidupan mereka dari awal.
“Masyarakat korban bencana ini bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan sumber penghidupan. Bantuan pemerintah menjadi penopang utama agar mereka bisa bertahan dan perlahan bangkit untuk melanjutkan kehidupan,” tegas legislator Fraksi PKB tersebut.
Baca juga: Kondisi Darurat Bencana Belum Usai, Gubernur Aceh Perpanjang Ketiga Kali
Ia meminta pemerintah melakukan pendataan secara akurat, adil, dan menyeluruh agar tidak ada korban yang terlewat atau justru pihak yang tidak berhak malah menerima bantuan. Jika ditemukan ada penyelewengan dalam proses penyaluran, maka pemerintah harus bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Mereka adalah saudara-saudara kita yang sudah menderita akibat banjir dan longsor. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan dipersulit, salah sasaran, atau bahkan diselewengkan,” tegas dia.
Legislator asal dapil NTB I itu juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran bantuan. Evaluasi penting untuk memastikan seluruh bantuan berjalan sesuai aturan dan benar-benar berdampak bagi pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana.
Diperlukan badan khusus
Discussion about this post