Kasus Superflu di Indonesia, Legislator Minta Perkuat Anggaran dan Protokol Kesehatan

Wanaloka.com – Superflu merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, sebuah varian baru influenza yang lebih mudah menular dan saat ini telah menyebar ke berbagai negara. Peningkatan kasus dipengaruhi ketidaksesuaian vaksin flu musim ini dengan strain dominan, juga rendahnya kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Superflu disebut memiliki penularan yang berlangsung lebih cepat, terutama pada anak-anak, remaja, dan lansia.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan, virus varian superflu telah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir berlebihan, namun pemerintah juga tidak boleh lengah dalam mengantisipasi dampaknya.

“Yang penting adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.

Menurut Edy, isu Superflu tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan medis, melainkan juga berkaitan erat dengan kesiapan anggaran kesehatan. Anggaran harus lebih diarahkan pada pencegahan, deteksi dini, dan penguatan surveilans penyakit, bukan hanya respons ketika kasus sudah meningkat.

“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” ujar dia.

Pembaruan protokol kesehatan

Selain itu, Legislator Dapil Jawa Tengah III itu meminta Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan dan memperbarui protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami publik dalam menghadapi peningkatan kasus influenza ini. Protokol tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki panduan yang seragam.

“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten. Termasuk soal penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” kata dia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem surveilans epidemiologi, khususnya di pintu-pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan. Kesiapan fasilitas layanan kesehatan juga perlu dipastikan guna menghadapi potensi lonjakan kasus.

“Deteksi dini, pelacakan, dan respons cepat menjadi kunci utama agar penyebaran dapat dikendalikan sejak awal,” tegas Legislator Fraksi Partai Nasdem itu.

Komunikasi berbasis data

Di sisi lain, Edy mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat sensasional. Pengalaman pandemi Covid-19, menunjukkan informasi yang tidak utuh justru dapat memicu kepanikan dan disinformasi.

“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tutur dia.

Nurhadi pun meminta pemerintah menyikapi isu varian flu baru itu secara proporsional. Tidak boleh menimbulkan kepanikan, namun juga tidak bisa dianggap enteng.

“Negara harus hadir dengan langkah antisipatif yang serius, berbasis data ilmiah, serta komunikasi publik yang transparan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak simpang siur,” ujar Nurhadi.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah menyampaikan secara jelas tingkat risiko, pola penularan, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan agar masyarakat tetap waspada tanpa diliputi kepanikan.

“Edukasi publik harus diperkuat dengan menekankan perilaku hidup bersih dan sehat serta kesiapsiagaan layanan kesehatan primer,” ujar Politisi asal dapil Jawa Timur VI.

Edy juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan disiplin menjaga kesehatan. Ia meminta publik mengikuti anjuran resmi pemerintah, tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan di media sosial, serta tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.