Wanaloka.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR terus memantau perkembangan polemik yang terjadi di Pulau Enggano, Bengkulu. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah persoalan aksesibilitas transportasi, khususnya akibat pendangkalan pelabuhan yang berdampak pada mobilitas masyarakat.
“Yang pertama kami masih memonitor. Pelindo saat ini sedang bergerak mengatasi pendangkalan pelabuhan, dan ada kerja sama juga dari Pelni dan ASDP untuk mengangkut masyarakat dengan kapal yang bisa melayani hingga ke tengah laut,” ujar Dasco kepada wartawan usai menghadiri upacara HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.
Menurut Dasco, berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, BUMN sektor transportasi, serta tim teknis dari kementerian terkait telah dilibatkan untuk menyiapkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Baca juga: Ikan Napoleon, Penjaga Ekosistem Terumbu Karang yang Terancam Tambang
Saat ini, sebuah tim khusus juga tengah menyusun kajian lebih komprehensif terkait langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di pulau terluar tersebut.
Tim yang dibentuk juga sedang membuat kajian tentang beberapa hal lain yang perlu diperbaiki untuk ke depan, demi kemajuan masyarakat pulau terluar.
Pulau Enggano merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang memiliki tantangan geografis tersendiri, termasuk dalam hal distribusi logistik dan pelayanan transportasi reguler. DPR, disebut Dasco, akan memastikan bahwa pemerintah tidak abai terhadap kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Baca juga: Jatam Tegaskan Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Halmahera Bukan Solusi, Tapi Ecocide
“Kami akan terus dorong agar perbaikan-perbaikan ini bisa dilaksanakan secara konkret dan terukur,” janji Dasco yang turut menyaksikan penandatanganan Inpres 12 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juni 2025.
AMAN kawal inpres
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan mengawal Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano yang terisolir sejak Maret 2025.
AMAN minta Inpres 12 Tahun 2025 tersebut bisa cepat dan tepat dilaksanakan agar permasalahan keterisoliran masyarakat adat di Pulau Enggano bisa segera diatasi negara. Mengingat kondisi masyarakat adat di Pulau Enggano saat ini sangat memprihatinkan akibat berhentinya aktivitas transportasi laut ke pulau itu.
Baca juga: Jalal Abdul Nasir, 1 Muharram Jadi Momentum Hijrah Ekologis
Situasi ini semakin memperburuk kehidupan masyarakat adat di Pulau Enggano karena dampaknya sangat nyata terhadap aktivitas perekonomian. Begitu pun layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan terganggu dan ketersediaan pangan semakin kian menipis.
Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menegaskan pelaksanaan Inpres 12 Tahun 2025 sangat dinantikan untuk memastikan negara hadir dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di Pulau Enggano.
Discussion about this post