DPR Janji Pantau Aksesibilitas Transportasi Masyarakat Adat di Pulau Enggano

“Ada waktu dua bulan bagi negara untuk menjawab semua keluhan masyarakat adat di Pulau Enggano. Ini yang akan kami kawal dan tagih terus,” kata Rukka di Jakarta, Jumat, 27 Juni 2025.

Baca juga: Dugong, Mamalia Laut yang Dilindungi dan Berperan Menyimpan Karbon

Pelaksanaan Inpres tersebut menjadi tugas kementerian, lembaga pemerintah, dan para kepala daerah di Bengkulu. Mereka yang menyelesaikan permasalahan di Pulau Enggano. Penanganan masalahnya harus mencakup penyediaan layanan dasar bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, penyediaan pasokan pangan dan sembako, serta penyediaan bahan bakar minyak untuk seluruh kapal yang akan melayani rute dari dan ke Pulau Enggano.

Selain itu, pemerintah juga harus memfasilitasi pemasaran hasil laut Enggano serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan infrastruktur.

“Untuk melakukannya, Gubernur Bengkulu perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan di daerah, terutama menjamin adanya partisipasi masyarakat,” tegas dia.

Baca juga: Belajar dari Kasus Juliana, Operator hingga Pendaki Harus Patuhi SOP Pendakian Ekstrem Gunung Rinjani

Sebelumnya, Prabowo resmi menerbitkan Inpres 12 Tahun 2025 terkait upaya percepatan pembangunan pulau terluar Indonesia di Pulau Enggano, Bengkulu.

“Tetap semangat rakyat Enggano. Kami akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Pulau Enggano,” kata Prabowo usai menandatangani inpres tersebut di Istana Negara Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Penandatanganan Inpres 12 Tahun 2025 dilakukan usai Prabowo melakukan rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Baca juga: Cuaca Ekstrem Intai Sepekan Depan, Waspada Liburan ke Puncak hingga Labuan Bajo

Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menerbitkan inpres tersebut.

“Doa seluruh masyarakat adat di Pulau Enggano akhirnya terjawab,” kata Fahmi Arisandi.

Fahmi berharap kondisi 4.000 masyarakat adat di Pulau Enggano yang beberapa bulan ini terkesan diabaikan dapat ditanggulangi sehingga situasi normal kembali.

“Kami percaya itu. Dan kini, kami tinggal menunggu realisasi dari inpres itu,” kata Fahmi. [WLC02]

Sumber: DPR, AMAN