“Jika pembangunan pascabencana mengabaikan karakter geologi dan memori bencana, maka pemulihan justru berpotensi menciptakan bencana baru di masa depan,” kata dia.
Desain huntara dan huntap yang mudah dibuat warga
Universitas Gadjah Mada melalui melalui grup penelitian “Tangguh” yang merupakan kolaborasi antara Arsitektur, Teknik Sipil, serta Perencanaan Wilayah dan Kota tengah merencanakan proyek desain hunian sementara yang layak bagi para korban. Ada pun para peneliti yang terlibat dalam grup adalah Prof. Ikaputra, Ashar Saputra, Maria Ariadne Dewi Wulansari, Atrida Hadianti dan Ardhya Nareswari.
Baca juga: Percepat Pencarian Korban Bencana dengan Integrasi Drone, AI dan Telepon Pintar
Salah satu peneliti, Nares menjelaskan alasan konsep ini muncul karena kondisi di lapangan. Jumlah korban sangat besar, termasuk kerusakan bangunan yang mencapai puluhan ribu unit, serta lokasi terdampak yang bersifat remote dan sulit diakses, membuat proses pemulihan dan pembangunan hunian tetap akan berjalan lama, dan diperkirakan mencapai tahunan.
Sedangkan para penyintas sendiri belum memiliki tempat tinggal yang layak untuk menunggu dalam waktu selama itu. Terpal dan tenda darurat saja tak cukup layak untuk memfasilitasi warga dalam waktu selama itu.
“Bisa jadi warga dalam jangka waktu lama akan berada di lokasi itu sebelum ada hunian tetap. Terpal atau tenda sementara rasanya kok kurang manusiawi,” kata dia saat mockup hunian sementara itu dibangun di Lab Struktur, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, UGM, 19 Desember 2025.
Adapun prinsip hunian transisi tersebut harus memanusiakan penyintas, berukuran standar, dan berbasis keluarga, bukan komunal. Lalu menggunakan bahan lokal yang dapat didaur-ulang, seperti menggunakan kayu hanyutan banjir yang tersedia di lokasi. Serta menggunakan teknologi sederhana dengan hubungan antar kayu tanpa takikan.
Baca juga: Infeksi Pernafasan dan Penyakit Kulit Mengintai Pengungsi Bencana Hidrometeorologi
“Yang tidak kalah penting, pelibatan penyintas pada proses pembangunan, untuk meningkatkan rasa kepemilikan,” imbuh dia.
Soal konsep struktur rancangan huntara dan huntap, Ashar Saputra menambahkan pembuatannya menggunakan bahan papan kayu berukuran 3 x 12 cm. Material utama yang dipilih adalah kayu yang berasal dari hanyutan banjir. Kayu relatif tahan hingga 3–4 tahun dalam berbagai kondisi cuaca.
“Strukturnya hanya pakai baut saja dan alatnya hanya bor. Harapannya, orang awam dapat membuat rumahnya sendiri. Tempel, gapit, baut,” papar Ashar.
Melalui konsep ini, masyarakat yang membangun sendiri, sehingga huniannya akan lebih cepat terwujud. Daripada harus menunggu rumah selesai dibangun satu persatu. Selain itu, masyarakat juga akan merasa lebih memilki, karena ikut serta dalam pembuatannya.
Masa pakai bangunan diperkirakan sekitar 3–5 tahun. Mengingat proses perencanaan rumah permanen sangat lama, mulai dari penyusunan hazard map hingga penentuan lokasi yang dapat dihuni maupun lokasi relokasi.
Baca juga: Siklon Tropis Saat Libur Nataru, Waspada Potensi Hujan Lebat
Sebelumnya, proyek serupa telah dilakukan di kawasan-kawasan lain yang terdampak bencana, seperti Yogyakarta, Lombok, dan Palu. Setiap lokasi memiliki kekhasan tersendiri. Desain disesuaikan dengan ketersediaan material, kondisi tanah, topografi, budaya setempat, kebiasaan pemanfaatan ruang seperti keberadaan teras untuk bersosialisasi, serta modal sosial yang ada di masyarakat.
Desain tetap mengacu pada standar minimum 36 meter persegi yang telah ditetapkan.
“Kalau di Lombok pakai baja. Masih memungkinkan untuk membawa baja dari Jawa. Kalau Sumatra, lebih susah. Jadi, pemilihan material itu juga sangat tergantung lokasinya,” jelas Nares.
Saat ini, proyek tersebut masuk tahap mock-up dan perancangan teknis. Tahap selanjutnya adalah penyusunan brosur, poster, dan modul pelatihan agar masyarakat lokal dapat membangun hunian transisi secara mandiri dan lebih cepat pulih pascabencana.
Baca juga: Siklon Tropis Saat Libur Nataru, Waspada Potensi Hujan Lebat
“Harapannya, kami susun juga modul untuk pelatihan. Karena kami ingin warga lokal sendiri yang melaksanakan supaya mereka bisa lebih cepat mendapat rumah mereka kembali,” harap dia.
Dana huntara dan huntap dari Dantara, APBN dan donasi
Saat ini, pascabencana Sumatra telah memasuki fase transisi darurat ke pemulihan. Salah satu langkah penanganan pada tahapan ini menyiapkan tempat tinggal bagi warga korban bencana.
“Pemerintah pusat membantu pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat terdampak di sektor hunian,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin, 29 Desember 2025.
Skema bantuan hunian diberikan bagi warga yang rumahnya rusak ringan, sedang dan berat. Bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta. Bagi warga yang rumahnya rusak berat akan difasilitasi dengan hunian sementara (huntara), kemudian akan diberikan hunian tetap (huntap).
Dana pembangunan huntap ada tiga pendekatan, yakni melalui Danantara, APBN dan donasi dari non-pemerintah. Danantara telah mengalokasikan sekitar 15.000 unit huntap, sedangkan dari non-pemerintah sudah dilakukan ground breaking sebanyak 2.600 unit.
Baca juga: UGM dan IPB Siapkan Langkah Penanggulangan Dampak Bencana Sumatra
Sementara BNPB telah menyiapkan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak. Skema ini diberikan bagi mereka yang tidak memilih tinggal di huntara, seperti tinggal di rumah kerabat atau mengontrak hunian.
Warga yang memilih skema DTH diusulkan pemerintah daerah melalui surat keputusan dari kepala daerah, bupati dan wali kota. BNPB telah mendapatkan data penerima DTH sebanyak 16.264 KK berdasarkan nama dan Alamat. Data tersebut sudah diverifikasi dan divalidasi dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kemendagri. Penerima DTH tahap pertama di Aceh sebanyak 10.013 KK, Sumatra Utara 4.508 KK dan Sumatra Barat 1.743 KK.
Bagi yang akan mendapatkan DTH, warga tidak perlu membawa kartu identitas (KTP) atau Kartu Keluarga untuk proses pencairan karena situasi dan kondisi yang dialami. Nantinya warga penerima DTH akan memperoleh bantuan sebesar Rp600 ribu per KK setiap bulan selama tiga bulan.
Pihak bank yang ditunjuk bersama petugas administrasi terkecil, RT, RW, lurah atau kepala desa akan turun langsung di tengah masyarakat penerima bantuan DTH. Proses ini diharapkan berjalan dengan baik, karena data penduduk sudah teridentifikasi petugas yang akan bekerja di lapangan.
Rekening sudah dibuka. Mulai 30 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, pihak bank dan kecamatan-desa bisa turun sehingga masyarakat yang memilih tinggal di keluarga atau mengontrak bisa mendapatkan haknya.
Penerima DTH dilakukan secara bertahap sehingga proses ini tidak perlu menunggu keseluruhan penerima terdata dan tervalidasi melalui surat keputusan kepala daerah. [WLC02]
Discussion about this post