Jatam Desak Ormas Keagamaan Tolak Obral Konsesi Tambang dari Pemerintah

Wanaloka.com – Ihwal riuh kebijakan rezim Jokowi yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar mengingatkan wacana itu muncul pertama kali pada 2023. Tepatnya empat bulan sebelum Pemilu Pemihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (Pil-DPD), dan Pemilihan Legislatig (Pileg) digelar.

Wacana itu tercantum pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Inevstasi. Perpres ini diteken Presiden Jokowi pada 16 Oktober 2023. Lima bulan menjelang Pilkada Serentak 2024, Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP itu kian memuluskan jalan ormas keagamaan untuk berbisnis tambang.

“PP 25 Tahun 2024 itu tampak mencerminkan watak rezim Jokowi yang rakus dan tamak,” kata Melky dalam keterangan tertulis tertanggal 3 Juni 2024.

PP 25 Tahun 2024 ini hanyalah salah satu dari rentetan kebijakan rezim Jokowi yang mudah mengobral kekayaan alam. Untuk memuluskan kepentingan itu, Jokowi dengan kekuasaan politiknya, secara sadar mengotak-atik regulasi supaya kebijakannya terlihat legal.

“Sembari memberikan jaminan hukum bagi kepentingan para pebisnis tambang,” imbuh Kepala Divisi Hukum Jatam, Muh. Jamil.

Pola yang dinilai licik ini dinilai Jamil sudah sering terjadi. Berdasarkan catatan Jatam, dua di antaranya terkait revisi UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020. Juga pengesahan UU Cipta Kerja. Dua regulasi itu dibahas secara cepat, abai penolakan warga, juga memberikan karpet merah bagi pebisnis tambang.

Rentetan kebijakan dan regulasi itu, termasuk PP 25 Tahun 2024, menurut Jamil patut dibaca sebagai langkah balas jasa Jokowi kepada ormas kegamaan yang telah menjadi penyokong politik selama sepuluh tahun terakhir. Tak terkecuali dugaan balas jasa atas terpilihnya Prabowo-Gibran, bagian dari rezim politik yang sama.

Jatam menduga, bagi-bagi konsesi tambang kepada ormas itu, juga patut dibaca sebagai upaya sistematis untuk menjadikan ormas sebagai tameng. Mengingat, baik rezim Jokowi maupun Prabowo yang akan dilantik pada Oktober mendatang, punya watak dan cara pandang serupa.

“Menjadikan kekayaan alam sebagai bancakan,” tukas Jamil.