“Implementasinya masih bersifat reaktif. Pencegahan optimal membutuhkan pendekatan sains yang lebih kuat terkait perilaku hewan dan manajemen lanskap,” kata dia.
Sejumlah teknologi telah dimanfaatkan untuk meminimalkan konflik, mulai dari pemasangan pagar listrik (electric fence), hingga penggunaan meriam karbit atau bola asap untuk menggiring kawanan gajah secara lebih aman. Selain itu, program restorasi habitat melalui pengayaan pakan di dalam kawasan hutan juga dinilai penting agar gajah tidak terdorong keluar mencari makanan di area perkebunan masyarakat.
Pemanfaatan teknologi digital seperti sistem peringatan dini berbasis IoT, jaringan Long Range Wide Area Network (LoRaWAN), kamera jebak pintar yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI), serta deteksi bioakustik juga perlu terus diperkuat untuk memantau pergerakan gajah dan memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum konflik terjadi.
Di sisi lain, Wisnu menekankan penyelesaian konflik manusia dan gajah tidak dapat mengandalkan teknologi semata, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah perlu mengintegrasikan koridor jelajah gajah ke dalam perencanaan tata ruang agar pembangunan tidak memutus habitat satwa liar. Pengelola kawasan konservasi perlu memperkuat restorasi habitat, patroli, serta pengoperasian unit respons cepat di wilayah rawan konflik.
Sementara masyarakat didorong untuk menerapkan mitigasi berbasis komunitas, seperti menanam komoditas yang kurang disukai gajah di area perbatasan hutan, menjaga sistem peringatan dini secara bersama, serta mengembangkan mata pencaharian alternatif, termasuk ekowisata berbasis pengamatan gajah. Dengan pendekatan tersebut, upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat gajah.
Untuk mewujudkan perlindungan seimbang antara manusia dan gajah, kolaborasi antarpemangku kepentingan sangat krusial. Pemerintah harus mengintegrasikan ruang hidup satwa dalam tata ruang, pengelola kawasan melakukan restorasi habitat dan patroli, sementara masyarakat mengadopsi teknik mitigasi seperti pagar hayati atau tanaman produktif tak disukai gajah.
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Way Kambas, hidup berdampingan dengan Gajah Sumatera merupakan bagian dari keseharian. Di balik kekayaan keanekaragaman hayati tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama, yakni meningkatnya interaksi antara manusia dan gajah liar yang berdampak pada keselamatan warga, keberlangsungan mata pencaharian, serta kelestarian satwa yang dilindungi.
Menjawab tantangan tersebut, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki melakukan kunjungan kerja ke Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Kamis, 2 Juli 2026. Kunjungan itu untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan pelaksanaan program mitigasi konflik manusia dan Gajah Sumatera berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan diawali dengan pengarahan dan pembinaan yang turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Danrem 043/Garuda Hitam, Dirkrimsus Polda Lampung, Dandim Lampung Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA), jajaran Kementerian Kehutanan, Komite Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera, serta para mitra konservasi.
Dalam arahannya, Rohmat menegaskan TNWK merupakan salah satu benteng terakhir habitat Gajah Sumatera. Dengan luas kawasan sekitar 125.631 hektare, taman nasional ini menjadi habitat bagi sekitar 146–170 individu Gajah Sumatera.
Di sisi lain, meningkatnya interaksi antara manusia dan gajah liar menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Dari 38 desa penyangga kawasan, sebanyak 17 desa mengalami interaksi langsung dengan gajah liar. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah kejadian terus meningkat dari 114 kasus pada 2023, menjadi 128 kasus pada 2024, dan 140 kasus pada 2025.
“Penanganan interaksi negatif gajah di Taman Nasional Way Kambas bukan hanya isu konservasi, tetapi juga isu kemanusiaan, keamanan wilayah, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan,” tegas Rohmat.
Program mitigasi tersebut tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun sistem mitigasi yang lebih permanen, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta memastikan kelangsungan hidup Gajah Sumatera di habitat alaminya. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen Kemenhut dalam mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 melalui penguatan perlindungan kawasan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap penyesuaian dalam pelaksanaan program harus tetap berpijak pada kebutuhan di lapangan, memiliki dasar yang jelas, dan tidak menggeser tujuan utama, yaitu menurunkan intensitas interaksi negatif antara manusia dan gajah.
“Keberhasilan program ini harus diukur dari dampaknya: apakah kejadian interaksi negatif menurun, apakah masyarakat merasa lebih aman, apakah gajah lebih terlindungi, dan apakah tata kelola kawasan menjadi lebih kuat,” papar dia. [WLC02]
Sumber: UGM, Kementerian Kehutanan
Discussion about this post