Rabu, 11 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Kritik Diplomasi Iklim Indonesia, Pidato di Panggung Global Tak Sesuai Realita Dalam Negeri

Jumat, 3 Juli 2026
A A
Menteri KLH/BPLH Moh umhur Hidayat dan Pangeran Charles dalam JCLAW 2026 di London. Foto Dok. KLH/BPLH.

Menteri KLH/BPLH Moh umhur Hidayat dan Pangeran Charles dalam JCLAW 2026 di London. Foto Dok. KLH/BPLH.

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai narasi pemerintah mengenai keadilan iklim dan transisi energi yang disampaikan dalam London Climate Action Week (LCAW) 2026 belum sejalan dengan kondisi di dalam negeri. Saat Indonesia berbicara tentang perlindungan alam dan transisi energi berkeadilan di forum internasional, kenyataannya pemerintah masih mempertahankan ketergantungan pada batu bara, memperluas PLTU captive untuk industri hilirisasi, serta terus mendorong proyek-proyek yang mengorbankan hutan dan ruang hidup masyarakat.

“Kredibilitas kepemimpinan iklim Indonesia ditentukan konsistensi kebijakan, bukan oleh pidato di panggung global,” ujar Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan Walhi, Puspa Dewy.

Hingga 2024, sekitar 85 persen kapasitas pembangkit listrik Indonesia masih berasal dari energi fosil, sementara kontribusi energi terbarukan baru mencapai sekitar 15 persen. Di sisi lain, pembangunan PLTU captive di kawasan industri nikel seperti Morowali dan Weda Bay terus meningkat, memperlihatkan bahwa agenda hilirisasi masih bertumpu pada batu bara.

Walhi dan ICEL juga menyoroti masih tingginya laju deforestasi akibat ekspansi pertambangan, kawasan industri, dan proyek strategis nasional. Di saat pemerintah mempromosikan perlindungan hutan sebagai bagian dari penanganan krisis iklim, kerusakan hutan dan konflik ruang hidup terus terjadi. Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) pun dinilai belum mampu menjawab persoalan meningkatnya emisi dari PLTU captive maupun memastikan transisi yang adil bagi masyarakat terdampak.

Ketergantungan struktural pada bahan bakar fosil berdampak pada kerentanan fluktuasi harga pasar serta memperbesar beban subsidi energi yang terus menguras ruang fiskal negara. Penyusunan peta jalan Transition Away from Fossil Fuel (TAFF) yang bersifat nationally determined menjadi penting. Pendekatan tersebut memastikan bahwa negara tidak dipaksa tunduk pada tenggat waktu global yang seragam dan top-down sebab dapat berisiko mengancam stabilitas ekonomi domestik dan kedaulatan energi nasional.

Sebaliknya, TAFF seharusnya menjadi landasan strategis bagi negara untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil, membangun kemandirian melalui sistem energi yang terdesentralisasi, serta memastikan bahwa arah, tata kelola, dan manfaat transisi sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan nasional.

“Selama pemerintah masih membuka ruang bagi ekspansi batu bara, maka komitmen iklim target net zero emission Indonesia akan sulit untuk dicapai. Dibutuhkan kepastian hukum dan kebijakan yang selaras dengan tujuan Perjanjian Paris agar transisi energi benar-benar berjalan secara adil,” kata Peneliti ICEL, Sylvi Sabrina.

Selain persoalan emisi, kedua organisasi juga menyoroti dimensi keadilan sosial dalam transisi energi. Hingga saat ini, masyarakat adat, komunitas lokal, nelayan, perempuan pesisir, dan para pekerja di sektor energi fosil belum memperoleh perlindungan maupun jaminan transisi yang memadai. Sebaliknya, manfaat ekonomi dari hilirisasi mineral dan industri ekstraktif masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok korporasi besar.

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: Diplomamsi IklimICELKLH/BPLHLCAW 2026Walhi

Editor

Next Post
Ilustrasi rempah Nusantara. Foto Prithpalbhatia9/Pixabay.com.

Jadi Bahan Farmasi Alami, Tanaman Rempah Nusantara Rentan Penyakit

Discussion about this post

TERKINI

  • Bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, yang terjadi pada Jumat, 9 Oktober 2026. Foto BPBD Kabupaten Gayo Lues.Antisipasi Potensi Bencana Hidrometeorologi Jelang Puncak Musim Hujan
    In News
    Selasa, 10 November 2026
  • Evakuasi jenazah Yayan Supyansuri, kru helikopter Super Puma yang jatuh di Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu, 8 November 2026. Foto BPBD Kabupaten Kapuas.Kecelakaan Helikopter Super Puma Misi Pemadaman Karhutla, Satu Kru Tewas, Dua Selamat
    In News
    Senin, 9 November 2026
  • Kaoem Telapak desak pemerintah usut tuntas dugaan pembalakan liar dan pencucian kayu Merbau di Nabire, Papua Tengah. Foto Kaoem Telapak.Kaoem Telapak Desak Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Pembalakan di Nabire
    In News
    Rabu, 4 November 2026
  • Media alternatif, Gejayan.id menggelar walking tour bertema “Tribute to Udin” #1 ke bekas Kantor Harian Bernas, Kota Yogyakarta. Foto Istimewa.Gejayan Civic Memory Lab: Napak Tilas Jurnalistik Udin di ‘Kantor Bernas’
    In News
    Senin, 2 November 2026
  • Episenter gempa 6,4 magnitudo di Laut Banda, Maluku, pada Kamis, 29 Oktober 2026. Foto tangkap layar BMKG.Laut Banda Maluku Digoyang Gempa Menengah 6,4 Magnitudo
    In News
    Kamis, 29 Oktober 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media