Wanaloka.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan telah menerima sejumlah laporan pengaduan dari masyarakat terkait perubahan iklim. Komnas HAM juga menyoroti secara khusus tentang hutan adat dan hutan sosial lainnya.
“Ada upaya mitigasi iklim dan langkah-langkah penerapan perdagangan karbon yang kami nilai berpotensi memberi pengaruh pada HAM,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 24 Februari 2023.
Menteri LHK Siti Nurbaya Abubakar menjelaskan kebijakan mendasar tentang akses kelola hutan dan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menegaskan keberpihakan pada masyarakat, membangun Indonesia dengan tetap menjaga lingkungan serta mampu berdaya saing di dunia internasional dengan sosok yang kokoh di mata internasional.
Baca Juga: Enam Gunung Api Paling Aktif Meletus 2023
“Dan upaya mengatasi konflik tenurial, sudah ada 108 SK untuk masyarakat adat. Yang sedang berproses penyelesaian sebanyak 55 SK lagi,” papar Siti.
Terkait perubahan iklim, Siti menjelaskan target NDC 31,89 persen dengan kekuatan sendiri serta 43,2 persen dengan dukungan kerjasama teknik luar negeri. Sedangkan capaian rata-rata tahunan penurunan emisi Indonesia antara 46-48 persen pada 2020 dan 2021.
“Tanggung jawab urusan perubahan iklim diemban KLHK dengan sebaik-baiknya berdasarkan UUD dan UU serta aturan pelaksanaannya, guna pemenuhan NDC bagi nasional dan global. Tentu saja ada nilai ekonomi karbon di situ, yang juga harus diambil sebagai opportunity untuk masyarakat,” kata Siti.
Discussion about this post