Wanaloka.com – Di balik peringatan Hari Lingkungan Hidup yang tengah dirayakan di tengah realitas krisis iklim terus memburuk. Banjir rob menggerus kawasan pesisir, memaksa banyak warga kehilangan ruang hidupnya sedikit demi sedikit. Cuaca ekstrem semakin sering terjadi dan memukul petani serta nelayan yang bergantung pada pola musim yang kini kacau. Perayaan tahunan ini justru menegaskan kondisi yang kontras, dirayakan di tengah situasi krisis yang tidak terselesaikan terutama oleh negara.
Krisis ini adalah akibat langsung dari cara mengelola lingkungan. Pola pembangunan yang terus bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam, secara tidak langsung telah melemahkan daya dukung ekosistem.
“Hutan dibuka, pesisir direklamasi, dan ruang hidup dikonversi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Dampaknya bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi terakumulasi menjadi beban ekologis yang diwariskan. Inilah inti persoalan hak antar generasi, generasi sekarang mengonsumsi sumber daya secara berlebihan, sementara generasi mendatang dipaksa menanggung kerusakannya,” jelas Pengkampanye Iklim dan Isu Global Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Patria Rizky Ananda, Sabtu, 6 Juni 2026.
Walhi menghimpun data yang menunjukkan bahwa ancaman tersebut tengah menjadi ancaman serius. Sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia berpotensi tenggelam pada tahun 2050, mengancam kehidupan sekitar 42 juta penduduk di wilayah pesisir rendah.
Di sektor pangan, perubahan iklim diperkirakan menurunkan produksi beras sebesar 6 persen dan jagung hingga 14 persen, mengancam ketahanan pangan nasional. Sementara lebih dari 34 persen populasi Indonesia diproyeksikan mengalami kelangkaan air pada tahun yang sama.
Risiko kesehatan pun meningkat dengan ancaman malnutrisi serta penyakit, seperti diare dan malaria akibat perubahan ekosistem dan cuaca ekstrem. Semua ini akan paling dirasakan oleh generasi muda dan anak-anak yang hidup lebih lama di tengah krisis.
“Situasi ini mencerminkan ketidakadilan lintas generasi yang nyata. Generasi hari ini masih memiliki kesempatan mengakses sumber daya, sementara generasi mendatang menghadapi degradasi yang jauh lebih parah. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi semakin sulit dipenuhi. Bukan hanya soal kualitas udara atau air, tetapi juga hak atas masa depan yang layak: pekerjaan, pangan, kesehatan, dan keamanan dari bencana,” tegas Patria.
Ironisnya, banyak pendekatan yang diklaim sebagai solusi justru memperdalam krisis. Proyek-proyek dengan label hijau berskala besar tetap merusak hutan, mengubah bentang alam, dan memicu konflik ruang hidup sebagai contoh proyek hilirisasi nikel untuk transisi energi. Pendekatan terus mempertahankan pola lama dengan kemasan baru. Transisi yang tidak adil hanya akan mempercepat penumpukan utang ekologis yang harus dibayar generasi berikutnya.
Kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari hak antar generasi. Setiap keputusan hari ini harus dilihat dampaknya terhadap mereka yang belum lahir. Generasi muda bukan hanya penerus, tetapi pemilik hak atas bumi yang sama. Hari Lingkungan Hidup seharusnya menjadi titik refleksi sekaligus peringatan keras. Krisis yang terjadi saat ini adalah warisan yang sedang dibentuk. Jika tidak segera berubah, dalam hal ini kebijakan, maka kita terus menimbun utang ekologis yang akan diwariskan secara tidak adil.
“Dan ketika saat itu tiba, generasi mendatanglah yang akan membayar harga paling mahal dari keputusan yang tidak pernah mereka buat,” tutup Patria.
Wujudkan keadilan ekologis
Walhi mengajak publik untuk Kembali melihat kondisi lingkungan hidup Indonesia yang terus mengalami penurunan kualitas. Deforestasi, alih fungsi ruang, peningkatan emisi gak efek rumah kaca hingga semakin intensnya bencana ekologis, merupakan sebuah sinyal bahwa krisis saat ini adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh Indonesia.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli mengatakan bentang alam Bukit Barisan di Sumatra yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat dan penyangga ekosistem terus mengalami tekanan akibat ekspansi industri ekstraktif. Dampaknya terlihat dari peningkatan bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatra.
Sementara di Riau, saat ini tengah mengalami kehilangan hutan alam secara masif dalam tiga dekade terakhir. Hutan alam yang tadinya 5 juta hectare, berkurang menjadi 1,3 juta hektare. Riau juga didominasi lahan gambut, hampir seluas 60 persen yang hingga bulan Oktober berada pada status siaga darurat yang seharusnya diproteksi negara.
“Faktanya, ekspansi industri perkebunan kelapa sawit masih masif terjadi yang akhirnya mengorbankan lahan yang seharusnya dapat mengurangi dampak krisis iklim,” jelas Ahlul.
Melihat situasi penurunan kondisi lingkungan di Indonesia, generasi muda memiliki peran yang sangat signifikan. Seperti yang disampaikan Koordinator Mapala Se-Jabodetabeka, Nurma Anisa bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan sekaligus mendorong perubahan kebijakan. Kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup hanya diwujudkan melalui aksi-aksi simbolik.
“Kami sebagai orang muda harus lebih melek terhadap isu lingkungan dan krisis iklim. Kami mapala sering melakukan diskusi terkait kerusakan lingkungan. Lalu kami aksi dengan melakukan audiensi dengan pihak kementerian seperti Kementerian Kehutanan. Jadi kami tidak hanya melakukan agenda menanam pohon dan membersihkan sampah di sungai dan pesisir tetapi juga mendorong kebijakan yang lebih baik,” jelas Nurma.
Dalam kesempatan yang sama, Stand-up Comedian dan Kreator Konten yang peduli dengan isu lingkungan, Eky Priyagung menegaskan saat ini Indonesia tengah menghadapi peningkatan krisis lingkungan. Namun seringkali solusi yang ditawarkan adalah dengan pelabelan hijau terhadap suatu produk.
Discussion about this post