Walhi dan ICEL menegaskan bahwa momentum London Climate Action Week 2026 seharusnya menjadi titik evaluasi bagi pemerintah untuk menyelaraskan diplomasi internasional dengan kebijakan nasional. Komitmen menuju transisi energi yang adil hanya akan memiliki makna apabila diikuti dengan penghentian ekspansi energi fosil, perlindungan hutan dan wilayah kelola rakyat, serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang selama ini menanggung beban terbesar dari krisis iklim.
Klaim KLH di London
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat yang mewakili Indonesia dalam pertemuan khusus dengan Raja Charles III di Istana St. James, London dalam London Climate Action Week (LCAW) 2026 mengklaim Indonesia berkomitmen menjaga kelestarian bumi dan menghadapi krisis iklim global.
Forum ini mempertemukan para pemimpin dunia dan tokoh pembuat kebijakan guna merumuskan langkah konkret menghadapi ancaman super-polutan dan pemanasan global.
Sebagai salah satu negara megabiodiversitas terbesar di dunia, peran Indonesia di London sangat krusial. Sepanjang rangkaian LCAW 2026 yang berlangsung sejak 22 hingga 26 Juni 2026, KLH/BPLH secara aktif berdialog untuk membedah solusi percepatan aksi iklim. Agenda yang dibawa meliputi strategi transisi energi, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga yang paling mendesak: pengurangan emisi metana dan karbon hitam dari sektor energi.
Keikutsertaan proaktif Indonesia dalam forum ini mengirimkan pesan yang jelas ke dunia. Di bawah komando KLH/BPLH, pemerintah tidak hanya berfokus pada kesejahteraan ekonomi, tetapi memastikan bahwa keanekaragaman hayati yang merupakan warisan tak ternilai bagi generasi mendatang, tetap menjadi jantung dari setiap detak pembangunan nasional. [WLC02]
Discussion about this post