Tak masalah bagi Ilham ada penambahan anggaran untuk Kementerian Pertanian, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Asalkan digunakan secara efektif untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
“Yang penting Pak, action-nya kami tunggu. Kami kepingin sekali lagi, para menteri yang hadir ke Aceh itu betul-betul memberikan action, memberi bantuan di lapangan yang bisa menumbuhkan perekonomian di Aceh,” ucap Ilham.
Baca juga: Alat Deteksi Banjir Energi Surya untuk Antisipasi Banjir Susulan di Bener Meriah
Mereka menegaskan, harapan masyarakat Aceh saat ini adalah ada solusi konkret dari pemerintah. Baik berupa bantuan sementara, program khusus, maupun skema lain yang dapat meringankan beban petani, pekebun, dan petambak terdampak bencana.
Ia mendorong agar skema bantuan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama kementerian terkait untuk memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat Aceh pascabencana.
Puluhan kampung di Aceh Tengah masih terisolasi
Sementara berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sedikitnya 26 kampung di sana masih terisolasi. Akses jalan dan jembatan yang putus belum tertangani. Pemerintah Provinsi Aceh memperpanjang status tanggap bencana banjir dan longsor hingga 22 Januari 2026.
Akses jalan darat menuju wilayah terkait terputus dan sulit untuk diakses. Akibatnya, terdapat korban yang belum menyentuh bantuan logistik, bahkan bantuan logistik masih terbatas di sejumlah wilayah.
Baca juga: Satgas DPR Ungkap Empat Masalah Utama Penanganan Bencana Sumatra
Pakar geomorfologi lingkungan, Prof. Djati Mardiatno mengatakan keterisolasian wilayah yang terkena dampak bencana ini dapat diantisipasi melalui jalur udara sebagai sarana penghubung akses bantuan.
“Kalau kondisinya masih seperti itu, mau nggak mungkin harus mencari sarana penghubung lain untuk bisa masuk ke daerah-daerah yang terisolasi tadi. Terpaksa harus melalui jalur udara, nggak ada pilihan lain lagi atau misal melalui jalur sungai,” kata Djati, Rabu, 14 Januari 2026.
Di setiap situasi tanggap darurat sebaiknya telah dirancang rencana kontingensi untuk membantu daerah yang terisolasi.
“Jadi, sebelum kejadian bencana, di dalam rencana kontingensi itu sudah ada skenario itu,” imbuh dia.
Misalnya, jika ada rencana kontingensi dan ada kejadian bencana, maka daerah-daerah yang terisolasi tentunya menjadi prioritas untuk mendapatkan pasokan logistik agar mereka bisa bertahan hidup sementara, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.
Baca juga: Gempa Bumi Magnitudo 7,1 Guncang Kepulauan Talaud
Namun besarnya dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra belum sepenuhnya menjadikan rencana kontingensi dari pemerintah pusat dan daerah berhasil. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan konektivitas wilayah di daerah rawan bencana.
Ia menambahkan, kerusakan infrastruktur dapat meningkatkan risiko bencana. Apalagi disebabkan pembukaan hutan yang menyebabkan kemampuan lahan untuk dapat menyerap air hujan berkurang.
Jika terjadi hujan ekstrem, maka air hujan lebih banyak mengalir menjadi aliran pembukaan yang dapat memicu erosi, longsor, banjir, dan banjir bandang. Termasuk juga bertambahnya kerusakan infrastruktur. [WLC02]
Discussion about this post