Dengan memahami tingkat kerentanan wilayah, masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan, sementara pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih aman.
Baca juga: Gayatri Marliyani, Kemungkinan Aktivitas Sesar Opak Akibat Tekanan dari Gempa Pacitan
Dalam jangka panjang, mitigasi bencana berbasis ilmu pengetahuan penting disiapkan melalui upaya struktural dan nonstruktural. Baik stabilisasi lereng di bagian hulu, pemantauan jalur aliran material, serta peningkatan literasi kebencanaan masyarakat.
Melalui pemanfaatan informasi ilmiah serta penguatan tata kelola lingkungan dan tata ruang, ITB mendorong mitigasi bencana yang lebih terencana dan berkelanjutan guna mengurangi risiko serta dampak bencana di masa mendatang.
Perketat pengawasan DAS prioritas nasional
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) serta Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) mengintegrasikan penguatan sinergi lintas sektor untuk melakukan langkah preventif terhadap ancaman banjir dan longsor.
Upaya memitigasi risiko bencana hidrometeorologi itu dengan memperluas jangkauan pengawasan dan kajian lingkungan di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas nasional.
Baca juga: BMKG Bantah Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Pemicu Ketidakstabilan Cuaca
Fokus awal aksi ini dimulai dari kawasan Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, melalui implementasi Rapid Environmental Assessment (REA) berkolaborasi dengan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membedah lanskap serta faktor pemicu bencana secara komprehensif.
Deputi PPKL, Rasio Ridho Sani menjelaskan timnya melakukan kajian lingkungan melalui rapid assessment untuk memastikan dan mencegah dampak bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah yang rawan.
Hasil kajian teknis ini dijanjikan tidak hanya berhenti pada rekomendasi kebijakan, namun menjadi dasar krusial dalam revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penataan ulang tata ruang di wilayah-wilayah yang secara geografis rentan terhadap bencana.
“Kami juga akan menyiapkan upaya-upaya untuk revisi KLHS serta rekomendasi perubahan tata ruang,” ujar Rasio.
Pelibatan akademisi menjadi instrumen penting dalam objektivitas kajian teknis yang dilakukan pemerintah. Ahli Hidrometeorologi ITB, Imam Achmad Sadisun menyampaikan kolaborasi ini telah dirintis sejak tahap awal guna memastikan validitas data lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan proyeksi akurat mengenai kerentanan wilayah hulu terhadap curah hujan ekstrem dan pergeseran tanah.
Baca juga: Tahun 2026 Lebih Panas, Habis Banjir Bandang Terbitlah Karhutla di Sumatra
Selain pendekatan saintifik, Hanif secara khusus memerintahkan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran lingkungan yang memperparah dampak longsor di wilayah terdampak. Instruksi ini ditindaklanjuti dengan penerjunan tim pengawas dan penyidik ke lapangan untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) guna mengidentifikasi pihak-pihak yang abai terhadap aturan lingkungan hidup.
Rasio menambahkan pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari manajemen pengendalian dampak bencana yang holistik.
Langkah strategis pengkajian lingkungan dan penegakan hukum ini dipastikan tidak hanya berhenti di Cisarua, Bandung Barat. KLH/BPLH akan mereplikasi pola pengawasan ketat ini di berbagai wilayah hulu DAS prioritas di Pulau Jawa, termasuk DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Serayu, hingga DAS Kali Bekasi.
Di luar Jawa, pengawasan serupa juga dilakukan di DAS Ayung, Bali untuk menjaga stabilitas ekosistem pariwisata dan lingkungan. Pengawasan lingkungan akan difokuskan sepenuhnya pada kegiatan dan unit usaha yang beroperasi di wilayah hulu, guna memastikan kepatuhan total terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup demi mencegah bencana hidrometeorologi di masa depan. [WLC02]
Discussion about this post