Wanaloka.com – Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat adat secara aktif. Kompleksitas persoalan sawit di Papua lebih tinggi dibanding wilayah lain karena persoalan status tanah, perlindungan masyarakat lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
“Pengembangan ekonomi di Papua harus dilakukan secara humanis dan berkeadilan agar tidak memperdalam ketimpangan,” ujar Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Desmiwati dalam diskusi publik yang diselenggarakan BRIN bersama Pusaka Bentala Rakyat secara hybrid di Auditorium Gedung Widya Graha BRIN, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.
Diskusi itu mendiseminasikan dua hasil riset dan dokumentasi penelitian terkait dampak sosial dan ekologis perluasan praktik agro-ekstraktif di Tanah Papua. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara periset dan masyarakat adat mengenai konsekuensi pembangunan berbasis sumber daya alam.
Baca juga: Longsor Bandung Barat Dipicu Interaksi Faktor Alam dengan Aktivitas Manusia
Sementara Peneliti BRIN, Lukas Rumboko Wibowo mengungkapkan Papua kini menjadi sasaran utama ekspansi industri kayu setelah hutan di Kalimantan dan Sumatra mengalami eksploitasi besar-besaran. Di wilayah adat Moi, Kabupaten dan Kota Sorong, ekspansi tersebut dinilai memicu perampasan tanah adat, konflik sosial, serta ketimpangan ekonomi yang tajam.
“Minim manfaat ekonomi yang diterima masyarakat adat dibandingkan nilai ekspor kayu,” kata Lukas.
Discussion about this post