“Abrasi, rob, dan cuaca ekstrem menghancurkan ruang hidup, mendorong migrasi yang tidak pernah dicatat sebagai ‘migrasi paksa’,” kata Yuni dari SBMI.
Negara mencatat kenaikan angka migrasi, namun menolak mengakui akar strukturalnya, sehingga kebijakan hanya mengelola arus tenaga kerja tanpa menangani kerusakan lingkungan dan ketimpangan yang mendorong orang bermigrasi.
Migrasi akibat krisis iklim tidak berdampak secara netral terhadap perempuan, anak-anak, kelompok rentan, serta minoritas gender. Mereka sering menghadapi risiko yang lebih besar, baik sebelum, selama, maupun setelah proses migrasi.
Padahal dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), setiap orang berhak atas kehidupan yang aman, tempat tinggal layak, kesehatan, pekerjaan, dan pelindungan dari kekerasan. Ketika situasi krisis iklim memaksa perpindahan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi.
Baca juga: Kuatkan Kembali Panglima Uteun untuk Jaga Kelestarian Hutan Aceh
Terutama bertanggung jawab dalam pembangunan yang tidak menggunakan praktik mengeksploitasi sumber daya yang merusak lingkungan hidup.
Pendekatan HAM menekankan negara wajib mencegah dampak krisis iklim, membuat dan implementasi kebijakan adaptasi dan mitigasi harus berbasis kebutuhan masyarakat dan partisipasi bermakna masyarakat, dan keberlanjutan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, hingga disabilitas.
Sektor perikanan bukan hanya mengenai laki-laki di atas kapal yang menangkap ikan, namun juga 3.9 juta perempuan yang bekerja di sektor perikanan. Perempuan merupakan yang pertama dan paling dalam merasakan dampak dampak krisis iklim, namun suara dan pengetahuannya tidak didengarkan bermakna. Ketika laut dirusak, perempuan terpaksa menjadi buruh migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun minimnya perlindungan dan penegakan hukum.
“Untuk itu, hari ini negara harus menghadirkan perlindungan perempuan yang bukan hanya mengenai teknis pekerjaan, tapi juga pelindungan dari kekerasan, eksploitasi serta pemulihan hak atas lingkungan yang sehat dan penanganan krisi iklim.” ujar Novia dari Solidaritas Perempuan. [WLC02]
Sumber: Walhi
Discussion about this post