Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan dalam pemanfaatan ruang laut harus sesuai aturan demi terjaganya kelestarian ekosistem, serta tidak saling mengganggu aktivitas lain di ruang laut.
Korupsi proyek pagar laut Tangerang
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dalam mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, Banten. Penggeledahan rumah dan kantor kepala desa yang dilakukan, Senin, 11 Februari 2025 menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di sektor kelautan dan perikanan.
Baca juga: Konsesi Tambang untuk Kampus, Mengapa Harus Ditolak?
“Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya nelayan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek-proyek ini,” ujar Johan dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Johan menegaskan, pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada kepala desa. Penggeledahan ini harus menjadi langkah awal untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor utama yang diduga menjadi dalang di balik dugaan penyimpangan anggaran proyek tersebut.
Ia berharap Polri dapat menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab hingga ke level tertinggi.
Baca juga: Perlu Penilaian Kerugian Lingkungan yang Inovatif untuk Pemulihan Ekosistem
“Jangan sampai hanya aktor di lapangan yang diproses, sementara pihak yang merancang dan mengendalikan dugaan korupsi ini luput dari jeratan hukum,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Tak hanya itu, Johan juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menegaskan Komisi IV DPR akan terus mengawal kasus ini serta mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan proyek-proyek serupa tidak lagi menjadi ladang korupsi.
“Agar program-program untuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan benar-benar berjalan sesuai tujuan, tanpa ada kebocoran anggaran,” pungkas politisi dari Dapil NTB ini.
Kasus dugaan korupsi proyek pagar laut ini menjadi perhatian publik setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan langkah tegas yang diambil Polri, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi semakin meningkat. [WLC02]
Discussion about this post