Wanaloka.com – Usai di Tangerang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian membongkar pagar laut tanpa izin di Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan mulai Selasa, 11 Februari 2025 secara mandiri oleh tim dari PT TRPN.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, pembongkaran ini merupakan tindak lanjut atas penyegelan yang dilakukan KKP melalui Ditjen PSDKP pada 15 Januari 2025 lalu. Sebab kegiatan pemanfaatan ruang laut tersebut tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
“KKP melalui Ditjen PSDKP hadir menindak segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati. Juga menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini,” tegas Pung.
Baca juga: Suhandano, Ekolinguistik Membangun Opini Publik untuk Selamatkan Lingkungan
Ia menuturkan PT TRPN akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 7 Ayat 2 huruf b, h, dan i, yakni berupa denda administratif, pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang laut.
Menurut Pung, PT TRPN telah mengakui ada pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan siap untuk dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
“Juga melakukan pemulihan dengan melakukan pencabutan pagar dan timbunan,” imbuh Pung.
Baca juga: Pencabutan 18 PBPH Diduga Akibat Potensi Hutan Jauh Menurun
Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan pengenaan sanksi tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan Luasan Pelanggaran Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut oleh Tim Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP dengan perwakilan PT TRPN yang didampingi kuasa hukumnya.
“Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat dua jenis pelanggaran yang ditemukan, yakni pelanggaran PKKPRL dan pelanggaran reklamasi,” ucap Sumono.
Baca juga: Dampak Cuaca Ekstrem hingga 11 Februari 2025 Sebanyak 85 Orang Tewas
Pelanggaran reklamasi berupa pemanfaatan lahan tanpa PKKPRL seluas 6,7912 Ha, yang terdiri dari area homebase 3,35363 Ha dan sempadan 3,43757 Ha.
Discussion about this post