Ia mendorong agar kebijakan mitigasi bencana tidak berhenti pada solusi instan. Melainkan diarahkan pada pendekatan jangka panjang dan sistemik, berbasis perbaikan lingkungan, perencanaan wilayah yang matang, serta penguatan kapasitas adaptasi masyarakat.
“Modifikasi cuaca boleh dilakukan, tetapi harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis sains. Jangan sampai solusi cepat justru mengalihkan perhatian dari pekerjaan rumah yang jauh lebih besar,” ucap Sonni.
Legislator dorong tambahan anggaran modifikasi cuaca
Sementara Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko justru mendorong penguatan langkah mitigasi bencana hidrometeorologi dan penganggarannya melalui peningkatan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk pengoptimalisasian program modifikasi cuaca dan teknologi yang lebih modern. Pemanfaatan modifikasi cuaca ini bisa menjadi upaya yang dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi untuk mengurangi intensitas curah hujan yang berpotensi memicu bencana.
Baca juga: Dampak Tambang Nikel di Pulau Obi, Air Jadi Cokelat dan Nelayan Menjaring Lumpur
“BMKG harus membuat langkah-langkah, ya pertama modifikasi cuaca ini. Paling tidak modifikasi cuaca bisa mengurangi hujan sampai 30 persen,” ujar legislator Fraksi PKB tersebut dalam agenda Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan Parlemen di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Ia mencontohkan wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang telah menerapkan teknologi ini untuk mengantisipasi curah hujan di atas 150 mm per hari.
Sementara adanya dukungan anggaran dan teknologi yang mumpuni, menurut dia, risiko bencana akibat siklon tropis atau cuaca ekstrem dapat dimitigasi lebih awal.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menyampaikan dukungan Komisi V DPR RI menjadi bagian penting dalam memperkuat mitigasi cuaca ekstrem akibat fenomena hidrometeorologi. Kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah juga penting dalam menindaklanjuti informasi cuaca untuk diteruskan kepada masyarakat.
BMKG akan memastikan informasi yang dikeluarkan dapat dipahami, dimengerti dan ditindaklanjuti.
“Jadi mungkin spirit early warning to early action, zero victim ke depan terus kami kuatkan. Tentunya harus bergerak bersama, berkolaborasi, berkoordinasi,” ujar dia. [WLC02]
Sumber: IPB University, DPR
Discussion about this post