Melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan riset terkini dari para pakar, BMKG menyatakan komitmen untuk mengakarkan kuat budaya siaga bencana. Sehingga setiap warga pesisir mampu merespons secara mandiri dan tepat demi keselamatan generasi mendatang.
Sementara Head of ICG/IOTWMS Secretariat UNESCO-IOC Srinivas Kumar Tummala mengakui peran sentral BMKG dalam merajut rantai keselamatan tsunami tidak hanya berfokus pada menguatkan teknologi di tingkat hulu. Melainkan juga menyelamatkan nyawa masyarakat di tingkat hilir.
“Lewat peringatan tsunami Pangandaran ini, marilah kita menghormati ingatan mereka yang kehilangan nyawa dengan memperkuat komitmen terhadap sains, kesiapsiagaan, dan ketangguhan komunitas,” tutur Srinivas.
Berkaca dari peristiwa ini, Srinivas menyoroti tantangan bagi masyarakat bahwa bahaya tsunami hanya tidak diukur dari besar-kecilnya guncangan gempa. Mengingat guncangan gempa Pangandaran tidak terlalu dirasakan warga di darat, tetapi tanpa disangka tsunami datang setelah itu.
Selain itu, pemahaman mengenai tsunami non-seismik yang masih menjadi hal baru di masyarakat, seperti yang telah terjadi di Palu, Selat Sunda, dan letusan gunung berapi Tonga, menandai masih banyak yang perlu diperbaiki bersama.
Senada, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami menegaskan penanaman pemahaman utuh terhadap karakteristik ancaman di pesisir pantai merupakan salah satu tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah yang berada di tingkat hilir. Pemerintah Kabupaten Pangandaran secara konsisten mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam kebijakan penataan ruang pesisir.
“Kami mengatur zonasi permukiman, membangun infrastruktur pelindung secara masif, memasang rambu-rambu evakuasi, dan menentukan titik tempat evakuasi sementara (TES),” papar Citra.
Penguatan kapasitas masyarakat digalakkan melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kampung Siaga Bencana (KSB) oleh BPBD. Juga membentuk Tsunami Ready Community yang difasilitasi BMKG untuk mempercepat pengetahuan formal dengan kearifan lokal agar masyarakat memiliki budaya evakuasi mandiri.
Pada kesempatan ini, BMKG turut meresmikan sejumlah desa di berbagai wilayah pesisir Indonesia sebagai Tsunami Ready Community yang mendapatkan pengakuan langsung dari UNESCO-IOC. Program ini mewajibkan setiap desa untuk memiliki rencana evakuasi yang jelas, peta rawan bencana, serta sistem peringatan dini yang aktif.
Desa-desa yang menerima peresmian tersebut meliputi Desa Tua Pejat di Kepulauan Mentawai dan Desa Amping Parak di Sumatra Barat. Selanjutnya, BMKG juga meresmikan Desa Citepus dan Desa Cikakak di Pelabuhanratu, serta tiga desa di wilayah Bengkulu, yaitu Desa Teluk Sepang, Desa Penurunan, dan Desa Lempuing. [WLC02]
Sumber: BMKG
Discussion about this post