Pernyataan Bersama Kerja Sama Maritim Prabowo-Xi Jinping Dipertanyakan, Tanda Cina Sudah Kuasai Indonesia?

Pengakuan klaim sepihak 10 Garis Putus jelas tidak sesuai dengan perundingan perbatasan zona maritim yang selama ini dilakukan Indonesia, dimana Indonesia tidak pernah melakukan perundingan maritim dengan Cina. Sebab dalam peta Indonesia dan Undang-undang Wilayah Negara tidak dikenal 10 Garis Putus yang diklaim sepihak oleh Cina.

“Pemerintah pun selama ini konsisten untuk tidak mau melakukan perundingan terlebih lagi memunculkan ide joint development dengan Cina,” kata Hikmahanto.

Ketiga, jika benar area yang akan dikembangkan bersama berada di wilayah Natuna Utara, maka Prabowo seharusnya melakukan konsultasi dengan DPR.

Terlebih jika joint development ini benar-benar direalisasikan, maka banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar.

Keempat, apabila benar Indonesia hendak melakukan joint development dengan pemerintah Cina akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan.

Negara-negara yang berkonflik dengan China sebagai akibat klaim sepihak Sepuluh Garis Putus, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia.

“Bukannya tidak mungkin memicu ketegangan diantara negara ASEAN,” imbuh dia.

Belum lagi negara-negara besar yang tidak mengakui klaim sepihak hina karena berdampak pada kebebasan pelayaran internasional seperti Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia. Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan.

Kelima, apabila benar joint development dengan Cina di area Natuna Utara benar-benar direalisasikan, maka yang mendapat keuntungan besar adalah Cina.

“Bahkan Cina bisa mengklaim Indonesia telah jatuh di tangannya. Itu jelas tidak sesuai dengan pernyataan Prabowo dalam pidato pertama sebagai Presiden di depan MPR, bahwa Indonesia tidak akan berada di belakang negara adidaya yang sedang berkompetisi,” ucap Hikmahanto.

Rekomendasi Bara Maritim dan SETARA Institute

Bara Maritim dan SETARA Institute mendesak agar Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri ataupun Presiden Prabowo segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan kembali posisi Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 dan putusan Arbitrase Internasional 2016.

Selain itu, diperlukan penguatan potensi kelautan di wilayah yurisdiksi Indonesia serta peningkatan keamanan insani (human security) bagi para nelayan dengan penegakan hukum yang lebih tegas di wilayah zona krisis. Termasuk peningkatan peralatan yang canggih di kapal-kapal Bakamla untuk menciptakan keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia.

Pada 9 November 2024, Prabowo Subianto bersama Xi Jinping menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Cina. Prosesi penandatangan digelar di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing, RRC.

Adapun kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Cina yang ditandatangani adalah: Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok; Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan; Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru.

Kemudian Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral; Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau; Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

Sejumlah kesepakatan tersebut diklaim telah mencerminkan pendekatan dalam rangka memperkuat hubungan Indonesia-Cina di berbagai bidang. Kesepakatan tersebut juga mencerminkan komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Cina.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa Cina tidak hanya dipandang sebagai kekuatan besar, tetapi juga sebagai peradaban besar yang telah lama terjalin dengan Indonesia.

“Kami telah hidup berdampingan selama berabad-abad, dan budaya serta masyarakat kami telah saling berhubungan selama bertahun-tahun,” kata Prabowo. [WLC02]