Proyek Pagar Laut, Komisi II DPR Tegaskan Menteri ATR Jangan Lepas Tangan

Baca juga: Erupsi Lagi, Status Vulkanik Gunung Ibu Naik Menjadi Awas

Jangan lepas tangan

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya meminta Nusron Wahid tidak lepas tangan atas kasus pembangunan pagar laut. Mengingat pembangunan pagar laut itu jelas-jelas merupakan upaya penguasaan lahan atas laut. Jika penguasaan lahan di darat menggunakan patok, maka penguasaan lahan di laut menggunakan pagar laut.

“Pagar laut itu jelas-jelas patok untuk menguasai lahan. Mereka ingin menguasai lahan di laut untuk kepentingan tertentu. Buat apa dipagar kalau nggak ada kepentingan ekonomi?”ujar Indra dalam keterangan pers, Jumat, 17 Januari 2025.

Ia menilai tidak mungkin pagar laut itu dibuat kalau tidak ada kepentingan ekonomi di baliknya. Sebab, proyek pagar laut itu memakan biaya sangat besar.

Baca juga: Walhi Yogya dan FPG Tolak Pantai Pandansari Jadi Tempat Pengelolaan Sampah Sementara

“Jika satu meter pagar itu membutuhkan biaya Rp500 ribu, maka anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp15 miliar,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Ia mendesak Menteri ATR aktif menyelidiki kasus tersebut dan berkoordinasi dengan kementerian atau instansi lain, seperti KKP, kepolisian, dan pihak lain. Sebab masalah itu berkaitan dengan banyak pihak.

“Menteri ATR jangan hanya menunggu laporan dari instansi lain. Jangan sampai Menteri ATR lepas tangan,” tegas Indrajaya.

Baca juga:  Prigi Arisandi, Selamatkan Lingkungan Bermula dari Kematian Ikan Massal di Sungai

Menurut Indrajaya, sebenarnya kasus pagar laut itu sudah sangat jelas. Ada kepentingan ekonomi besar di balik itu, sehingga ada pengusaha yang membiayainya. Pembangunan pagar itu tidak mungkin dibiayai masyarakat umum atau pengusaha kecil.

Pihaknya juga minta pemerintah tidak menutupi kasus tersebut. Pemerintah harus membuka pada publik siapa yang membiayai dan untuk apa pagar laut itu dibangun, sehingga tidak ada dugaan negatif terhadap pemerintah.

“Ini kan sebenarnya perkara mudah. Pagar lautnya kelihatan. Masyarakat juga tahu proses pembangunannya. Tidak mungkin instansi terkait tidak mengetahuinya. Tolong jangan ditutup-tutupi!” tegas dia.

Legislator asal Dapil Papua Selatan ini mendesak agar pelaku dan dalang di balik pagar laut itu ditindak. Jangan sampai ada upaya penguasaan lahan untuk proyek reklamasi laut secara diam-diam. [WLC02]

Sumber: DPR, Kementerian ATR/BPN