Wanaloka.com – Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan satuan tugas percepatan pengelolaan sampah nasional yang berfokus pada infrastruktur serta penerapan kebijakan berbasis teknologi. Dalam hal ini, pemerintah pusat akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini secara terintegrasi.
“Kami ingin menghadirkan kebijakan yang komprehensif terintegrasi. Yang menjadi ujung tombak sebetulnya pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat akan hadir dengan kebijakan dan bersama-sama,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebagai bagian dari upaya nasional, pemerintah juga akan menghadirkan gerakan nasional Indonesia bersih dari sampah. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan.
“Sekali lagi bukan hanya infrastrukturnya, bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat ini bisa terus kita bangun bersama-sama,” kata dia.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas solusi komprehensif penanganan dan pengelolaan sampah secara nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025. Menurut AHY, permasalahan sampah yang dihadapi di berbagai wilayah menjadi perhatian dan prioritas Presiden.
“Sampai hari ini, kami masih menghadapi berbagai permasalahan sampah di berbagai kota, kabupaten seluruh Indonesia. Masyarakat juga banyak yang sudah mengeluhkan permasalahan ini. Tentu kami tidak boleh diam,” ucap AHY.
Menurut AHY, rapat ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menangani permasalahan sampah yang makin kompleks. Salah satu upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menangani persoalan sampah adalah melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah sejak dini di sekolah. Mulai dari kecil sampai dewasa harus ditanamkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah.
“Kami harus menghadirkan kesadaran dan kepedulian secara nasional,” kata AHY,” lanjutnya.
Pemerintah juga akan menerapkan teknologi dan menguatkan infrastruktur dalam menangani sampah dari hulu hingga hilir. AHY menyoroti kondisi sejumlah tempat pembuangan sampah yang sudah penuh serta dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Di sinilah harus hadir beberapa terobosan termasuk penggunaan teknologi dan infrastruktur yang fokus pada penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Dari mulai sumbernya rumah tangga, industri, sentra-sentra komersial dan semua yang memproduksi sampah,” jelas AHY.
Ia berharap pengelolaan sampah dapat ditangani dengan baik, mulai dari tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).
“Sampah diharapkan bisa dihancurkan, sebagian bisa ditimbun, selebihnya benar-benar kami fokus pada recycle. Dikembalikan kepada produsen untuk bisa diproduksi komunitas tertentu, tapi juga pembakarannya bisa diubah menjadi listrik,” lanjut dia.
Metode open dumping harus dihentikan
Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan penting komitmen pemda dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam
“Pemda harus mengambil peran utama melalui inovasi dan aktif melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam pemilahan sampah di tingkat rumah tangga,” ujar Dody dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Terpadu yang dipimpin AHY di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Ia mencontohkan keberhasilan TPA Benowo Surabaya yang sukses mengubah sampah menjadi energi Listrik. Juga TPA Banyumas yang memproduksi kompos dan bahan bakar Refuse Derived Fuel (RDF).
Discussion about this post