Selasa, 29 September 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Suadi, Kebijakan Hilirisasi Perikanan Perlu Perhatikan Kesejahteraan Nelayan

Kebijakan hilirisasi dilakukan dengan memperbaiki distribusi ikan agar hasil tangkap nelayan dapat dipasarkan dengan baik, bukan memicu persaingan skala makro dan mikro.

Jumat, 8 November 2024
A A
Guru Besar Bidang Ilmu Perikanan dari Fakultas Pertanian UGM, Prof. Suadi. Foto LinkedIn.

Guru Besar Bidang Ilmu Perikanan dari Fakultas Pertanian UGM, Prof. Suadi. Foto LinkedIn.

Share on FacebookShare on Twitter

Tak tanggung-tanggung, negara seperti Amerika Serikat mengimpor ikan segar hingga 396,6 ton atau setara dengan US$4,05 juta. Kemudian produk seperti tuna, cakalang, dan gurita aktif diimpor Jepang dengan nilai 1,67 ribu ton atau sekitar US$10,88 juta. Melimpahnya komoditas hasil ikan segar Indonesia menyimpan potensi besar yang mampu mendobrak perekonomian.

Baca Juga: Warga Direlokasi Lebih 7 Kilometer dari Puncak Gunung Lewotobi Laki-laki

Sedangkan untuk sektor tambak atau akuakultur, perlu meningkatkan nilai tambah melalui sentuhan teknologi. Faktanya, budidaya rumput laut merupakan budidaya terbesar di Indonesia. Namun upaya untuk memberikan nilai tambah pada produk rumput laut masih sepertiga dari total produksi. “Belum lagi petani lokal harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa yang juga memasok rumput laut dari dalam negeri,” papar dia.

Upaya hilirisasi perikanan dapat dilakukan mulai dari proses awal produksi sampai ke tingkat pasar. Sebab, kepentingan produsen dalam negeri seperti nelayan juga perlu dilindungi agar tidak menimbulkan jurang ketimpangan dan masalah sosial baru di industri perikanan.

Yang tidak kalah penting, isu eksploitasi laut semakin marak muncul akibat penangkapan berlebihan. Sejak 2017, pertumbuhan ikan tangkap laut lepas tidak sampai 6 persen. Padahal penangkapan ikan terus dilakukan dalam skala mikro maupun makro.

Baca Juga: Waspada Cuaca Ekstrem, La Nina Tingkatkan Potensi Hujan Lebat Hingga Awal 2025

“Ketidakseimbangan antara ketersediaan ikan dan permintaan pasar menyebabkan produksi ikan melambat. Karenanya, aspek keberlanjutan perlu diperhatikan pemerintah dalam mengelola hilirisasi,” kata dia.

Selain itu, membuka investasi untuk hilirisasi tetap dibutuhkan, namun harus ada perlindungan bagi nelayan agar tidak terjadi ketimpangan yang menekan kesejahteraan nelayan. Sebab saat ini 20-30 persen produksi nelayan tidak dapat diserap baik oleh pasar. Kondisi ini menyebabkan pendapatan nelayan sangat rendah.

“Jika kebijakan hilirisasi ini dilakukan dengan memperbaiki rantai dingin (distribusi ikan) agar hasil tangkap nelayan dapat dipasarkan dengan baik, maka itu bagus. Tapi jika justru menimbulkan persaingan antara skala makro dan mikro, ini akan menjadi masalah,” jelas Suadi. [WLC02]

Sumber: UGM

Terkait

Page 2 of 2
Prev12
Tags: eksploitasi lautGuru Besar Ilmu Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan UGM Prof. Suadihilirisasi perikananperikanan tangkap

Editor

Next Post
Ilustrasi makanan vegetarian. Foto JillWellington/pixabay.com.

Surat Komunitas Vegan untuk Prabowo, Percepat Upaya Atasi Pemanasan Global

Discussion about this post

TERKINI

  • Peoples’ Conservation Summit (PCS) 2026: Road to COP-17 CBD, Armenia, digelar sejak 1 hingga 3 September 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, UGM, Yogyakarta.PCS 2026 Hasilkan Deklarasi Konservasi Rakyat Indonesia
    In News
    Sabtu, 5 September 2026
  • Ilustrasi anak-anak bermain di wilayah konservasi. Foto Sasint/Pixabay.com.PCS 2026: Kisah Masyarakat Adat Mengupayakan Konservasi, Melawan Marjinalisasi
    In Lingkungan
    Jumat, 4 September 2026
  • Ilustrasi satu kesatuan hubungan manusia dengan alam dalam konservasi. Foto Charlvera/AI/Pixabay.com.PCS 2026: Wilayah Konservasi Bukan Ruang Kosong, Ada Kesatuan Manusia dengan Alam
    In Lingkungan
    Jumat, 4 September 2026
  • Jaringan masyarkat sipil mendesak pemerintah menghentikan konflik agraria dan pelanggaran HAM di Desa Rakawuta, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan di wilayah Komunitas Adat Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur.Hentikan Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM di Rakawuta dan Muara Tae
    In News
    Kamis, 3 September 2026
  • Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus). Foto Geopix.Karhutla Borneo, 25 Juta Hektar Wilayah Habitat Orangutan Kalimantan Terbakar
    In Lingkungan
    Kamis, 3 September 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media