Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera,
Berikut kami kirimkan satu video yang membuat kami resah dan marah terhadap arogansi tentara yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat (dalam caption video tertulis, bahwa ratusan tentara datang ke eks HGU Wirya Cakra pada 18 Juni 2026, Red).
Atas nama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), kami menyampaikan pesan ini kepada Pimpinan DPR RI, Ketua Pansus PKA DPR, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Pertanahan, Menteri Desa, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh kementerian/lembaga terkait tentang situasi riil di lapangan agraria kita.
Pesan ini tidak terpisahkan dari kesepakatan Rapat Dengar Pendapat antara KPA dengan DPR RI dan pemerintah pada Hari Tani Nasional tahun lalu. Saat itu telah disampaikan berbagai persoalan kemacetan reforma agraria, konflik agraria yang terus meluas, serta kriminalisasi petani dan masyarakat adat. Pada RDP tsb disepakati bersama ttg pentingnya percepatan Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI dan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional oleh Presiden.
Namun hingga hari ini, rakyat masih menunggu langkah nyata. Yang terjadi justru sebaliknya. Konflik agraria terus berlangsung, kriminalisasi dan intimidasi oleh aparat masih terjadi, sementara berbagai kebijakan dan program baru justru berpotensi memperparah persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Hari ini (18/06), Anggota KPA kembali mengalami intimidasi dan ancaman perampasan tanah oleh TNI. Anggota Serikat Petani Pasundan (SPP) di Kabupaten Tasikmalaya kembali harus berhadapan dengan TNI yang masuk ke wilayah Desa Negaratengah dan Desa Karanglayung. Sebelum kasus TNI, dua desa ini mengalami konflik agraria dengan eks-HGU PT Wiria Cakra. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak tahun 2017 dan selama berpuluh tahun masyarakat memperjuangkan agar tanah tersebut ditetapkan sebagai objek reforma agraria.
Karena itu, prioritas pemerintah seharusnya adalah menyelesaikan konflik agraria tersebut dan memberikan kepastian hak atas tanah kepada petani yang selama ini menggarap dan menggantungkan hidupnya di wilayah tersebut. Bukan justru menghadirkan ancaman baru melalui pembangunan batalyon dan program ketahanan pangan yang membutuhkan lahan tambahan.
Kami juga menerima kabar bahwa program ketahanan pangan tersebut melibatkan kerja sama dengan Perhutani. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius karena Perhutani selama puluhan tahun telah menjadi salah satu sumber konflik agraria di ratusan desa Jawa yang hingga kini banyak belum terselesaikan.
Jangan sampai program ketahanan pangan dijalankan di atas tanah-tanah rakyat, di wilayah konflik agraria yang seharusnya diprioritaskan untuk reforma agraria. Ketahanan pangan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hak-hak petani dan masyarakat desa.
Kami juga menyesalkan adanya sikap aparat TNI yang bersikap arogan terhadap petani, ketika petani justru dengan santun, cerdas dan jernih menyampaikan substansi agraria dan hak-haknya atas tanah. Dengan jumawanya dan arogannya seorang tentara menyatakan, “Kamu dan SPP hanya membela masyarakat di sekitar sini, tapi kalo saya nih, baju loreng ini, saya membela negara ini.”
Discussion about this post