Walhi Papua Tolak Rencana Prabowo Buka Perkebunan Sawit di Papua

Baca juga: Investigasi Walhi Sumut, Banjir Bandang di Tapanuli Akibat Deforestasi Perusahaan Tambang

“Kami Walhi Papua menolak segala bentuk deforestasi pembukaan hutan adat di Papua dengan skala besar. Masyarakat adat Papua tidak mau mendapat bencana ekologis yang akan datang. Papua bukan tanah kosong, Papua tolak deforestasi, Papua tolak PSN,” tegasnya.

Rencana Presiden Prabowo itu, menurut Maikel, mengabaikan otonomi khusus dan pemerintahan khusus dengan kewenangan tersendiri.

“Ada pemilik adat yang berhak atas tanah dan hutan adat. Pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sebelum mengambil keputusan,” ungkapnya.

Baca juga: Legislator Dapil Papua Desak Tertibkan Izin Tambang dan Hormati Masyarakat Adat Papua

Walhi Papua menyatakan, kebijakan ini dapat memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu, dan hasil hutan lainnya. [WLC01]