Wanaloka.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat sejak 1 hingga 28 Juli 2025 terdapat sebanyak 20.788 titik api (hotspot) di Indonesia. Berdasarkan tingkatan keparahan titik api dikategorisasikan level tinggi dengan jumlah 639 hotspot, level sedang dengan jumlah 19.656 hotspot dan level rendah dengan jumlah 493 hotspot.
Saat overlay dengan data konsesi hak guna usaha (HGU) sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Walhi menemukan ada 373 hotspot dengan level tinggi berada di konsesi perkebunan (HGU) atau izin kehutanan (PBPH) milik Korporasi.
Sebanyak 231 perusahaan dalam konsesinya terpantau ada hotspot. Bahkan lahan di beberapa perusahaan tersebut juga pernah terbakar pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: Peran Kebun Raya Mangrove Surabaya dari Konservasi hingga Ketahanan Pangan
“Keberulangan karhutla ini adalah bukti ketertundukan negara pada perusahaan pembakar hutan dan lahan,” tegas Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian.
Hingga saat ini, pemerintah dinilai tidak berani mengevaluasi 969 perusahaan sawit yang puluhan tahun beroperasi di wilayah gambut dan hutan seluas 5,6 juta hektar. Bahkan ada cukup banyak perusahaan yang telah diputus bersalah pengadilan, tetapi tidak ada proses ekskusi putusan yang jelas dan tidak pernah dicabut izinnya.
“Alhasil, tahun ini kembali terbakar. Impunitas dan ketertundukan negara inilah yang menjadi akar persoalan karhutla. Selama pemerintah tidak menjawabnya, selama itu juga karhutla akan terus terjadi,” ucap Uli.
Baca juga: Forest Bathing, Terapi Redakan Stres Ringan hingga Sedang
Adanya ratusan perusahaan beroperasi di ekosistem gambut dan hutan ini, serta impunitas yang selalu diberikan pemerintah pada korporasi pembakar hutan adalah bentuk kegagalan UU Kehutanan. Revisi UU Kehutanan harus menjadi momentum untuk mengubah total UU Kehutanan, bukan sekadar revisi tambal sulam yang tidak mampu menjangkau persoalan karhutla.
Karhutla di Sumatera Selatan
Hasil pantuan Walhi Sumatera Selatan, sepanjang Juni 2025 terdapat 85 hotspot berada di konsesi HTI dan HGU milik 16 perusahaan. Semua perusahaan tersebut selalu terbakar atau terdapat hotspot di dalam konsesinya setiap tahun.
Sebanyak 58 hotspot di konsesi HTI milik 11 perusahaan, yaitu kebakaran berulang PT Esa Dinamika dan PT Paramita Mulia Langgeng di Muratara; PT Bumi Persada Permai, PT. Tiesco Cahaya Permai, PT. Tiesco Cahaya Permai, PT Wahana Lestari Makmur Sukses di Muba; PT MHP di Musi Banyuasin; PT MHP di Musi Rawas; PT MHP di Pali; PT MHP Lahat; dan di PT MHP di Muara Enim. Sementara hotspot baru di PT Sentosa Bahagia Bersama di Muba.
Baca juga: Menjaga Mangrove Lewat Stop Buang Sampah, Terbitkan Regulasi dan Gandeng Kampus
Sedangkan 27 hostpot berada di HGU sawit milik lima perusahaan, yaitu berulang di PT London Sumatra di Muratara; PT Muara Bibit Lestari di Musi Rawas; PT Muara Bibit Lestari di Musi Rawas; PT Padang Bolak Jaya di Lahat; dan PT Trans Pacific Agro Industri di Banyu Asin. Sementara hotspot baru di PT Hasil Musi Lestari di Musi Rawas.
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Yuliusman menyatakan, karhutla adalah kejahatan lingkungan luar biasa (extra ordinari egologycal crime), sehingga butuh penanganan serius dan terukur oleh negara.
“Penanganannya tidak cukup sekadar apel siaga, water booming, hujan buatan dan penyegelan semu tanpa ada sanksi berarti,” tegas Yuliusman.
Baca juga: Wilayah Tektonik Kamchatka Mirip Pantai Barat Sumatra, Pantai Selatan Jawa dan Utara Halmahera
Karhutla di Sumatera Barat
Rentang April hingga Juli 2025 tercatat sebanyak 1.225 titik hotspot di Sumatera Barat terpantau citra satelit (NASA SNPP). Karhutla ini tersebar di beberapa wilayah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Solok, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam.
Gubernur Sumbar dari tanggal 23 Juli hingga 21 September 2025 resmi menetapkan status Siaga Darurat Karhutla selama 60 hari berdasarkan SK Gubernur Sumbar Nomor 360‑416‑2025.
Luas karhutla yang terdampak tersebar di 10 kecamatan dan 22 nagari. Rinciannya adalah Kecamatan Pangkalan Koto Baru seluas 500 ha; Kecamatan Harau seluas 227,48 ha. Total luas terbakar 864,87 hektare.
Baca juga: Muka Air Laut di Wilayah Indonesia Naik di Bawah 0,5 Meter Usai Gempa M8,7 Rusia, Berbahayakah?
Kemudian 36 hotspot ditemukan di konsesi perusahaan PT. Citalaras Indonesia (7 hotspot), HGU Husdi Gunawan (10 hotspot), PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (8 Hotspot), PT Sapta Sentosa Jaya Abadi (8 hotspot), dan PT. Sukses Jaya Wood (3 hotspot).
Kepala Divisi Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam mengungkapkan, karhutla di Sumatera Barat selalu berulang di lokasi yang sama, bahkan meluas di beberapa kabupaten lain. Biasanya terjadi beriringan dengan alih fungsi lahan gambut dan hutan menjadi sawit.
“Ini adalah kejahatan yang sistematis terstruktur dan masif. Seharusnya penegak hukum tak berhenti menangkap pelaku-pelaku kecil. Tapi juga menangkap pemodal, serta pelaku pembiaran tersebut dengan Pidana UU Kehutanan,” kata Tommy.
Baca juga: Enam Provinsi Siaga Tanggap Darurat Karhutla 2025
Karhutla di Kalimantan Selatan
Hingga akhir Juli 2025, terpantau terdapat 120 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan klasifikasi tingkat keparahan, 115 titik tergolong sedang, 4 titik tergolong tinggi, dan 1 titik tergolong rendah.
Dari temuan ini, titik hotspot dengan kategori tinggi teridentifikasi berada dalam wilayah konsesi PT Subur Agro Makmur. Ini adalah perusahaan perkebunan sawit yang sebelumnya juga tercatat berulang kali mengalami insiden kebakaran lahan di wilayah operasionalnya.
Rekam jejak kebakaran di area konsesi sawit memang menjadi sorotan penting. Salah satu contohnya, pada tahun 2023, PT Palmina Utama yang juga bergerak di sektor perkebunan sawit, telah dikenai sanksi administratif oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK). Sebab terbukti lalai dalam pencegahan dan pengendalian karhutla di areal konsesinya.
Baca juga: Pola Unik Pergerakan Kura-kura Moncong Babi Kadang ke Hulu Kadang ke Hilir
Sementara pada tahun 2024 hingga pertengahan 2025, ancaman karhutla di Kalimantan Selatan masih tergolong rendah. Sebab curah hujan masih cukup tinggi di sejumlah wilayah, bahkan beberapa daerah justru masih terdampak banjir.
Salah satu wilayah terdampak cukup parah adalah Kecamatan Jejangkit, yang hingga kini masih dalam masa pemulihan pasca banjir. Akibat genangan air yang baru mulai surut, sebagian besar petani di daerah tersebut belum dapat memulai musim tanam padi, sehingga mempengaruhi siklus pertanian setempat.
“Situasi ini menggarisbawahi pentingnya mitigasi bencana yang terintegrasi antara kebakaran dan banjir sebagai dua sisi krisis ekologis yang saling berkelindan. Selain menyoroti kelalaian dalam pengelolaan izin konsesi, fakta ini juga menunjukkan bagaimana perubahan iklim dan degradasi ekosistem memperparah kerentanan masyarakat lokal,” kata Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq.
Baca juga: Janji Menteri Kehutanan, Wisata Alam Bukan Wisata Massal Tapi Ekowisata
Kejadian karhutla yang berulang di wilayah konsesi serta banjir berkepanjangan di wilayah lain, harus dibaca sebagai manifestasi nyata dari krisis iklim dan krisis tata kelola lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum, meninjau kembali izin-izin konsesi di wilayah rawan, serta mendorong restorasi ekosistem sebagai bagian dari strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Karhutla di Kalimantan Barat
Sepanjang Mei hingga mendekati akhir Juli 2025, terdapat 8.644 hotspot terpantau di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Walhi Kalbar mencatat titik api ditemukan di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan lima wilayah tertinggi, yaitu Sanggau 1816 hotspot, Mempawah dan Sambas masing-masing 1190 hotspot, Landak 807 hotspot, Ketapang 657 hotspot.
Tedapat 2.652 hotspot terpantau di sejumlah konsesi Perusahaan. Hotspot terbanyak berada di konsesi PT. Perkebunan Nusantara XIII (124 titik), PT. PT. Kapuas Palm Industri (108 titik), Sumatera Unggul Makmur (106 titik), PT. Global Kalimantan Makmur (103 titik), Mitra Austral Sejahtera (89 titik), Peniti Sungai Purun (60 titik).
Baca juga: KKP Tingkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi Hiu dan Pari
Sementara jika dioverlay dengan peta izin PBPH, maka terdapat 1.061 hotspot yang berada di 54 konsesi. Terbanyak berada di PT. Finantara Intiga (143 titik), PT Duta Andalan Sukses (102 titik), PT Fajar Wana Lestari (88 titik), Inhutani Nanga Pinoh (72 titik), PT. Kanya Resources (71 titik), Mayawana Persada (57 titik), Citra Mulia Inti (43 titik) dan Gambaru Selaras Alam (41 titik).
Kebakaran lahan gambut masih terjadi pada tahun 2025. Identifikasi hotspot yang berada di kawasan hidrologis gambut ditemukan sebanyak 2.353 titik api. Hotspot ini berada di 36 konsesi perkebunan kelapa sawit.
Terbanyak di PT Sumatera Unggul Makmur (89 titik), Peniti Sungai Purun (53 titik), Mitra Andalan Sejahtera (18 titik), Muara Sungai Landak (17 titik), Bumi Perkasa Khatulistiwa (16), Sebukit Internusa (14 titik), Buluh Cawang Plantation (13 titik), Condong Garut (8 titik).
Baca juga: Puncak Kemarau Agustus-September, Potensi Karhutla Meluas di Sumatera dan Kalimantan
“Kebakaran hutan dan lahan sudah jadi agenda tahunan. Sayangnya bukan peringatan yang membanggakan, justru bentuk kegagalan pemerintah menyelesaikan persoalan,” tegas Kepala Divisi WKR, Pendidikan dan Pengorganisasian Walhi Kalimantan Barat, Andre Illu.
Pasca-karhutla hebat tahun 2015, pemerintah menyatakan berkomitmen memulihkan kerusakan gambut akibat karhutla serta melindungi gambut yang masih sehat. Namun kebakaran gambut masih terjadi setiap tahun.
Sementara penanganan kasus kejahatan lingkungan dalam konteks karhutla, seringkali menyasar individu, tapi jarang menyentuh korporasi. Perlindungan gambut yang semestinya dilakukan menyeluruh, meskipun beberapa perusahaan melakukan penataan air di konsesi, namun pembukaan kanal di lahan gambut menyebabkan hidrologis pada KHG menjadi rusak, terutama di kawasan masyarakat yang terkena dampak.
Baca juga: Kelomang Menjadi Indikator Kesehatan Lingkungan Laut
“Musim kemarau masih panjang. Ini baru awal, tapi Kota Pontianak sudah terkena dampak kabut asap dan kualitas udara yang tidak sehat. Jika tidak ada upaya yang benar-benar serius, negara hanya menegaskan kelalainnya dalam memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat,” imbuh Andre.
Karhutla di Riau
Sejak Januari hingga Juli 2025, sekitar 1.000 ha hutan dan lahan di Riau telah terbakar. Kondisi ini menyebabkan status bencana Riau meningkat dari tahun sebelumnya menjadi tanggap darurat karhutla.
Berdasarkan hasil analisis spasial Walhi Riau melalui satelit Aqua dan Terra dengan confidence level di atas 70 persen menunjukkan sepanjang periode 1 Mei hingga 24 Juli 2025 terdapat 310 titik panas yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir menempati urutan teratas.
Baca juga: Exploitasia, Banteng Jawa Betina Lahir di Pusat Reintroduksi Banteng Jawa Pangandaran
Hasil analisis juga memperlihatkan titik api berada dalam areal kerja delapan perusahaan perkebunan kayu dan kelapa sawit. Meliputi PT Perawang Sukses Perkasa, PT Citra Buana Inti Fajar, PT Riau Andalan Pulp & Paper, PT Selaras Abadi Utama, PT Diamond Raya Timber, CV Bhakti Praja Mulia, PT Ruas Utama Jaya, dan PT Jatim Jaya Perkasa. Bahkan perusahaan yang telah dijatuhi hukuman pidana, yakni PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) kembali terbakar tahun ini.
Discussion about this post