Jumat, 20 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Kementerian Kehutanan Targetkan Penetapan 100 Ribu Ha Hutan Adat 2025

Sabtu, 9 Agustus 2025
A A
Masyarakat adat dan hutan di Sorong Selatan, Papua. Foto Dok. Kemenhut.

Masyarakat adat dan hutan di Sorong Selatan, Papua. Foto Dok. Kemenhut.

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 9 Agustus dijadikan momentum pemerintah untuk memperkuat kerja bersama lintas sektor dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan dan wilayahnya. Kementerian Kehutanan menyatakan memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat melalui penetapan hutan adat.

Terhitung dari 2016 hingga Juli 2025, sebanyak 160 unit hutan adat telah ditetapkan menjadi hutan adat dengan total luasan hampir mencapai 333.687 hektare. Luasan ini diberikan kepada 83 ribu kepala keluarga masyarakat hukum adat yang berada di 41 kabupaten dan 19 provinsi.

Perjalanan pengakuan hutan adat merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 yang menyatakan, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Melainkan tetap kawasan hutan dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Langkah-langkah konkret terus dilakukan melalui berbagai regulasi, terbaru yakni dengan dibentuknya Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat Nomor 144 Tahun 2025.

Baca juga: Empat Hotel Bintang Tiga di Puncak Disegel karena Buang Limbah ke Ciliwung

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan tindak lanjut ini dilakukan untuk memperkuat dan mempercepat komitmen pemerintah terkait pengakuan hutan adat. Menurut dia, penguatan tersebut memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan pada masyarakat adat atas wilayah leluhur yang selama ini dikelola secara lestari.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara kebijakan nasional dan dukungan para pihak dan masyarakat hukum adat di berbagai daerah,” kata dia.

Regulasi-regulasi kunci seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial dinilai telah memperkuat kerangka hukum pengelolaan hutan berbasis hak masyarakat dan upaya kolaboratif bersama para pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan LSM.

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: Hari Internasional Masyarakat Adat SeduniaHutan AdatMasyarakat AdatMenteri Kehutanan Raja Juli Antonipengakuan hutan adat

Editor

Next Post
Antropolog Unair, Biandro Wisnuyana. Foto Dok. Kominfo Jatim.

Biandro Wisnuyana, Kecerdasan Buatan Jadi Pisau Bermata Dua Bagi Masyarakat Adat

Discussion about this post

TERKINI

  • Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK
    In News
    Rabu, 18 November 2026
  • Episenter gempa 7,1 magnitudo di Laut Banda, Maluku pada Selasa, 17 November 2026. Foto tangkap layar Inatews BMKG.Gempa 7,1 Magnitudo Di Laut Banda Maluku, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
    In News
    Selasa, 17 November 2026
  • Awas potensi banjir susulan di lima provinsi hari ini dampak hujan lebat. Foto Dok BPNB, banjir melada Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara pada 2 November 2022.Deteksi BNPB, Sebelas Kabupaten Kota di Sumatra Utara Status Siaga Dampak Hujan
    In News
    Senin, 16 November 2026
  • Diskusi Satu Tahun Bencana Ekologis di Aceh, 13 November 2026. Foto Istimewa.Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh: Penanganan Lambat di Tengah Bencana Berulang
    In Lingkungan
    Sabtu, 14 November 2026
  • Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo. Foto kemenlh.go.id.COP31, Hashim: Indonesia Tidak Akan Memilih Antara Pembangunan dan Aksi Iklim
    In News
    Jumat, 13 November 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media