Komnas HAM Temui Warga Wadas yang Menolak Serahkan Tanahnya untuk Tambang Andesit

Warga Wadas lainnya, Talabudin menyatakan, ancaman konsinyasi ini membuat warga petani tidak dapat bekerja dengan tenang. Mereka khawatir untuk menanam tanaman yang bisa menghasilkan dalam hitungan bulan.

“Kami khawatir, sudah menanam tiba-tiba tanah kami dikeruk oleh alat-alat berat. Kami menginginkan tidak ada tambang di Wadas. Pemerintah harus memikirkan ulang rencana ini karena sudah melanggar banyak aturan,” katanya.

Talabudin berharap Komnas HAM menunjukkan keberpihakannya kepaa rakyat.

“Ini sudah ketiga kalinya Komnas HAM melakukan investigasi, kami berharap sekali lagi agar Komnas HAM betul-betul menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan mampu menekan pemerintah agar tambang dibatalkan,” kata Talabudin.

Sementara Direktur LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetya menyatakan, Izin penetapan Lingkungan (IPL) sebagai lokasi tambang andesit di Wadas sudah habis pada 7 Juni 2023 lalu. Seharusnya semua kegiatan pembebasan tanah dan konstruksi di Wadas dihentikan terlebih dahulu.

“Pemerintah juga harus mematuhi hukum dan tidak melanjutkan semua proses,” kata Julian.

Ditegaskannya, pemerintah harus melindungi semua hak warga Wadas yang menolak menyerahkan tanahnya. Soal penyerobotan tanah milik warga yang menolak tambang, LBH Yogyakarta juga minta pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikannya.

“Kami berharap Komnas HAM bisa mengomunikasikan persoalan ini kepada Gubernur Jawa Tengah dan Presiden RI karena ini adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional,” kata Julian.

Dalam kunjungan ke Desa Wadas, Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mendapat penjelasan, bawah bukit yang akan ditambang adalah sumber mata air yang digunakan warga sehari-hari. Ia juga melihat ada rumah-rumah warga yang berdekatan dengan lokasi tambang.

“Semua yang kita dapatkan ini akan menjadi bahan untuk mendalami soal konsinyasi,” kata Uli. [WLC01]