Kualitas Udara Jakarta Memburuk, Presiden Dituntut Bertanggung Jawab

Semakin buruk kualitas udara, semakin besar pula dampak yang akan dialami masyarakat seperti iritasi saluran pernapasan, peningkatan risiko ISPA, risiko asma, penyakit jantung hingga risiko kanker. Situasi ini menurunkan pula kualitas pemenuhan hak lain, tidak terbatas pada pendidikan, pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Atas dasar itu, Koalisi IBUKOTA menyatakan desakan:

Pertama, Presiden Republik Indonesia agar segera mengambil tindakan nyata untuk menuntaskan permasalahan pencemaran udara dan berhenti menunda tanggung jawab dengan menggunakan upaya hukum.

Kedua, Menteri LHK untuk melakukan supervisi terhadap PJ Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas provinsi-provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Ketiga, Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat, serta menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar.

Kelima, Menteri Kesehatan untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan PJ Gubernur DKI dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.

Keenam, Majelis Hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya dengan meninjau segala fakta hukum yang ada baik selama berjalannya proses kasasi maupun fakta hukum lainnya.

Ketujuh, mengajak masyarakat yang domisili maupun beraktifitas di Jakarta agar untuk melakukan mitigasi polusi udara, seperti menggunakan masker, dan upaya perlindungan lainnya. [WLC02]