Wanaloka.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan evaluasi pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Upaya memberi masukan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini bertujuan untuk melihat pembangunan hunian sementara (huntara) di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
BNPB juga meninjau lokasi yang dipersiapkan untuk hunian tetap (huntap) pada fase pemulihan. Langkah ini juga untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai standar, kebutuhan penyintas serta selaras dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian menyampaikan evaluasi mencakup progres fisik pembangunan huntara, kualitas bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta kesesuaian lokasi dengan prinsip keamanan dan kelayakan hunian.
Evaluasi juga menyoroti koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembangunan huntara.
Baca juga: Insinerator Minim Asap, Solusi Kebiasaan Bakar Sampah di Perdesaan
Hasil evaluasi menunjukkan pembangunan huntara di Lima Puluh Kota dan Tanah Datar telah berjalan. Namun masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, seperti penyempurnaan fasilitas pendukung, penyesuaian desain terhadap kebutuhan keluarga penyintas, serta percepatan target penyelesaian pada beberapa titik pembangunan.
Saat ini, pembangunan huntara di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan sebanyak 60 unit pada permohonan tahap I. Kemudian di Tanah Datar, meliputi wilayah Nagari Bungo Tanjuang Kecamatan Batipuh ada 23 unit serta di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan 15 unit.
Lokasi huntap yang dipersiapkan di Kabupaten Solok pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi berada di wilayah Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak. Selanjutnya, temuan dan hasil evaluasi akan menjadi rekomendasi untuk masukan penting dalam penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumbar.
Baca juga: Geolog Sebut Pembentukan Sinkhole di Sumatra Barat Dipengaruhi Siklon Senyar
“Dokumen R3P diharapkan mampu menjadi pedoman komprehensif dalam penanganan pascabencana, termasuk peralihan dari hunian sementara menuju hunian tetap yang aman, layak, dan berkelanjutan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari.
BNPB, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana telah menyelesaikan pengesahan dokumen R3P untuk 13 kabupaten/kota di Sumatra Barat, Kamis, 8 Januari 2025. Dokumen ini ditetapkan menjadi dasar strategis perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana ekologis yang melanda Sumatra Barat.
Pembangunan huntara utamakan keselamatan
Sementara Universitas Gadjah Mada membangun 100 huntara bagi warga terdampak banjir di Aceh Utara. Huntara berukuran 6 x 6 meter dengan fasilitas dua kamar, ruang multifungsi, dan teras untuk mendukung kehidupan keluarga selama masa transisi.
Baca juga: Libur Nataru Pantau 20 Lebih Gunung Api, Lewotobi Laki-laki Berstatus Awas
Pakar kebencanaan yang juga Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Prof. Dwikorita Karnawati mengatakan pembangunan huntara menjadi langkah penting dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk memastikan pengungsi dapat segera menempati hunian yang lebih layak. Capaian pembangunan fisik tersebut harus diiringi dengan perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan keamanan, terutama di tengah masih tingginya potensi bencana susulan.
“Progres huntara patut diapresiasi. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh penduduk, pengungsi, serta para pekerja yang terlibat dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berada dalam kondisi aman dan mendapatkan suplai logistik yang memadai,” ucap Dwikorita, Selasa, 6 Januari 2026.
Discussion about this post