Wanaloka.com – Skala kerusakan dampak bencana alam Sumatera Barat yang terjadi Sabtu malam, 11 Mei 2024, tergolong besar. Enam wilayah kabupaten dan kota di provinsi itu terdampak bencana banjir lahar dinging Gunung Marapi dan banjir bandang.
Data terkini BNPB, korban meninggal dunia bencana alam Sumatera Barat sudah mendapai 67 orang, 20 warga kini masih dalam pencarian. Sebanyak 989 kepala keluarga terdampak bencana dan mengungsi.
Upaya penanganan di masa tanggap darurat bencana alam Sumatera Barat terus dilakukan. Kepala BNPB Leten TNI Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan darurat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, menekankan pentingnya percepatan masa darurat ke pemulihan. Maka penyelesaian pendataan relokasi warga, rumah terdampak hingga kawasan pemukiman di zona rawan bencana harus disegerakan.
“Pemerintah sudah memikirkan, merencanakan dan tinggal melaksanakan tahapan selanjutnya untuk transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi pendataan akan kebutuhan relokasi tolong ini segera dilakukan. Sehingga dalam waktu dekat bisa diketahui mana yang direlokasi mana yang tidak,” tegas Suharyanto dalam rakor pada Kamis, 16 Mei 2024.
Baca Juga: Penanganan Bencana Sumbar, BNPB Jamin Kebutuhan Pengungsi dan Siapkan Dana Perbaikan Rumah
Rakor penanganan darurat bencana alam Sumatera Barat diikuti Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy, dan Anggota DPR RI Komisi VIII John Kenedy Azis.
BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan wilayah mana saja di sekitar Gunung Marapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana, khususnya daerah yang terdapat aliran sungai berhulu di Gunung Marapi.
Suharyanto mengungkapkan, tahap transisi sudah harus jalan dari masa tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi.
Baca Juga: Bencana Banjir Lahar di Sumatera Barat Korban Meninggal Dunia Capai 50 Orang
“Nanti akan didata mana yang harus direlokasi dan tidak. Deputi IV BNPB ini yang menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah,” kata Suharyanto.
Mata Pencaharian Warga Relokasi
Dalam rakor tersebut, Suharyanto menyinggung mata pencaharian warga yang akan direlokasi. BNPB meminta pemerintah daerah menyediakan mata pencaharian warga, salah satunya adalah lahan yang bisa dimanfaatkan warga yang direlokasi.
“Karena warga yang direlokasi pasti butuh tempat mencari nafkah juga. Jadi memang masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun Iini perlu dilihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan,” ucap Suharyanto.
Discussion about this post