Untuk Sumatra Utara, terdapat 5 wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Sementara di Sumatra Barat ada 3 daerah, yaitu Tanah Datar, Kota Padang, Kota Pariaman, dengan Kabupaten Agam disebutkan sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
Baca juga: Waspada Virus Varian Superflu, Pakar Mikrobiologi Ingatkan Masker dan Pola Hidup Bersih
Meski telah memiliki pemetaan awal, Tito menekankan pentingnya mendengar laporan langsung dari para kepala daerah di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.
Beda satgas DPR dan satgas pemerintah
Dalam rakor lanjutan setelah pertama kali digelar, Selasa, 30 Desember 2025 lalu, Dasco menjelaskan pemerintah sudah membentuk satgas percepatan rehabilitasi pascabencana. Satgas diminta mulai mengambil alih eksekusi di lapangan.
“Penanganan pascabencana di Sumatra dilakukan dengan skala nasional dan dipimpin Mendagri Tito Karnavian,” kata Dasco.
Selanjutnya Satgas Pemulihan Pascabencana DPR akan menyertai dan membantu untuk mengkoordinasikan dan mengeksekusi kebijakan di lapangan. Satgas DPR akan menyerahkan hasil koordinasi kepada Satgas Bencana bentukan pemerintah.
Baca juga: Dana Pemulihan Pascabencana Sumatra Rp59,25 Triliun, DPR Minta Transparans dan Tepat Sasaran
“Dari pihak Pemerintah yang nanti akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan tersebut,” ujar Dasco.
Dasco menambahkan, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR nantinya hanya akan melakukan fungsi pengawasan.
Sesuai dengan tupoksinya, selanjutnya Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan melakukan tugas fungsi pengawasan dan anggaran.
Rombongan Satgas Galapana yang mengikuti rapat adalah Dasco, Wakil Ketua DPR F-PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan, dan Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian.
Sedangkan perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat yakni Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah sekaligus Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara), Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata, Sestama BNPB Rustian, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Wakasatgas III yang juga Wadankor Brimob Irjen Reza Arief Dewanto. [WLC02]
Sumber: DPR
Discussion about this post