Wanaloka.com – Bagaimana sebuah produk obat atau kosmetika yang mengandung bahan-bahan farmasi dinyatakan halal atau tidak? Guru Besar Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Ketua Umum Pusat Studi Halal Salman ITB, Prof. Slamet Ibrahim Surantaatmadja menjelaskan tentang strategi penjaminan halal untuk produk farmasi.
Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, obat atau produk farmasi termasuk dalam produk yang wajib bersertifikat halal.
“Untuk mendapat sertifikat halal, maka produk harus halal dan wajib dirancang dan diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan dan produksi yang sesuai dengan Syariat Islam,” tegas Slamet dalam webinar bertajuk “One Big Event: Kesiapan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia, Khususnya Bidang Farmasi”.
Baca Juga: Alue Dohong: Pengelolaan Hutan Indonesia Berubah Menjadi Landscape Forest Management
Konsep halal dalam Syariah Islam terbagi dalam dua aspek, yaitu aspek materi yang mencakup benda, bahan, dan produk. Serta aspek amal perbuatan (Muammalah) Mukallaf. Secara rinci, bahan terbagi dalam berbagai jenis lagi.
Bahan baku pada bidang farmasi adalah bahan aktif farmasi yang bisa berupa reaksi kimia dan menjadi pemberi efek pada konsumen. Selain itu, pada bidang farmasi juga terdapat bahan tambahan, yaitu eksipien farmasetik. Enzim dan katalis juga berperan sebagai bahan penolong.
Slamet juga menerangkan tentang hukum asal bahan berdasarkan Al Quran Surat Al-Baqarah: 29 dan Al-Jasiyah: 13. Bahwa, pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi ini boleh untuk digunakan manusia sebagai khalifah di bumi. Ushulul Fiqih menyatakan, hukum asal dari semua bahan adalah boleh sepanjang belum ada dalil yang mengharamkannya dan hukum asal dari bahan yang bermanfaat adalah boleh, serta hukum asal dari bahan yang berbahaya adalah haram.
Baca Juga: Kata Kunci Terhindar dari Investasi Bodong: Legal dan Logis
Persoalannya, status halal sangat sulit untuk diketahui, mengingat kemungkinan kehalalannya belum dipersyaratkan di negara produsen. Padahal untuk melakukan penjaminan halal pada produk, terutama produk farmasi diperlukanlah standardisasi. Yakni proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib melalui konsensus atau kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan.
Discussion about this post