Jumat, 20 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Atasi Persoalan Hutan Jawa, Kementerian LHK Siapkan Permen KHDPK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempersiapkan peraturan menteri untuk pedoman kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) mengatasi persoalan hutan di Pulau Jawa.

Jumat, 22 Juli 2022
A A
Tegakan pohon jati di hutan Wanagama, Gunung Kidul, Yogyakarta, merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), salah satu hutan di Pulau Jawa yang berhasil dihijaukan kembali. Foto wanaloka.com

Tegakan pohon jati di hutan Wanagama, Gunung Kidul, Yogyakarta, merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK), salah satu hutan di Pulau Jawa yang berhasil dihijaukan kembali. Foto wanaloka.com

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejumlah persoalan hutan di Pulau Jawa meliputi lahan kritis, konflik tenurial, kemiskinan warga desa yang berada di kawasan hutan dan persoalan lainnya.

Mengatasi masalah-masalah hutan Jawa tersebut, Kementerian LHK membuat konsep Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri KLHK Nomor 287 Tahun 2022, tentang Penetapan KHDPK. SK Menteri LHK ini menuai protes dari kalangan aktivis hutan Jawa, beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian LHK, Bambang Supriyanto mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Di samping itu, agar Perhutani dapat lebih fokus pada bisnis usahanya.

Baca Juga: Selamatkan Hutan Damar, KTH Kofarwis Dianugerahi Kalpataru 2022

Bambang membeberkan persoalan-persoalan hutan Jawa di antaranya, kemiskinan warga desa yang berada di kawasan hutan. Merujuk data BPS 2021, Bambang mengemukakan, dari 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan, 36,7 persen desa termasuk kategori miskin. Sementara, angka kemiskinan di Pulau Jawa sebanyak 14 juta orang atau 52 persen dari total penduduk miskin nasional sebanyak 26,5 juta penduduk.

Persoalan berikutnya, kata Bambang, 427 ribu hektar lahan kritis berada di kawasan hutan. Data lain juga memperlihatkan bahwa desa atau kampung yang berada di dalam kawasan hutan yang terisolir seluas 7.235 hektar, tambak terlantar seluas 31.112 hektare, pertambangan seluas 1.246 hektare, dan jalan yang melintasi kawasan hutan seluas 225 hektare.

“Kondisi tersebut membuka kesadaran bersama untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan di Pulau Jawa,” kata Bambang saat berbicara dalam Webinar Perhutanan Sosial Nasional yang digelar pada Kamis, 21 Juli 2022.

Baca Juga: Dua Gempa Dangkal di Darat Guncang Luwu Sulawesi Selatan

Dirjen PSKL meneguhkan, perbaikan kebijakan pengelolaan kawasan hutan di Jawa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada pasal 125 ayat (7), yang menyatakan bahwa kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dilimpahkan penyelenggaraan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara Bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: Hutan IndonesiaHutan JawaKawasan hutan dengan pengelolaan khususKementerian LHKKHDPKPermen KHDPKUU Cipta Kerja

Editor

Next Post
Pusat gempa Nias Magnitudo 5,1 yang terjadi pada Jumat, 22 Juli 2022. Foto bmkg.go.id

Gempa Nias Magnitudo 5,1 Guncangannya Dirasakan hingga Skala IV MMI

Discussion about this post

TERKINI

  • Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Foto Stephen ​Belcher/WWF.Menyelamatkan Badak Jawa Harus dengan Menjaga Masa Depan Ekosistemnya
    In Lingkungan
    Jumat, 20 November 2026
  • Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak penetapan status bencana nasional untuk bencana ekologis di Aceh dan Sumatra dalam aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, 19 November 2026. Foto Dok. Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana.Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh, Tetapkan Status Bencana Nasional Sekarang Juga
    In News
    Jumat, 20 November 2026
  • Pangan nabati yang bebas gluten. Foto Dok. Nabati Nusantara.Inovasi Kuliner untuk Pariwisata yang Inklusif dengan Diet Vegetarian, Vegan dan Bebas Gluten
    In Traveling
    Jumat, 20 November 2026
  • Salah satu lokasi karst di KBAK Gunung Sewu, Gunungkidul, DIY yang rusak karena ditambang. Foto jogja.walhi.or.idMerusak Bukit Karst, TAPaK Gunungsewu Ajukan Keberatan Kepada Gubernur DIY dan Bupati Gunungkidul Soal On The Rock
    In Lingkungan
    Kamis, 19 November 2026
  • Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK
    In News
    Rabu, 18 November 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media