Wanaloka.com – Komisi IV DPR RI ramai-ramai mengkritisi dan mempertanyakan pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni soal rencana pengalihan lahan hutan 20 juta hektare dengan dalih untuk sumber ketahanan pangan hingga energi. Sebab mengancam luasan dan kelestarian hutan Indonesia.
“Saya prihatin dan sedih, seharusnya dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, keberadaan hutan sangat penting dan semestinya kita harus jaga. Sekarang, ada niatan untuk melakukan alih fungsi hutan untuk menunjang ketahanan pangan apalagi akan ditanam tanaman seperti hortikultura, singkong, tebu, dan sebagainya. Memang tidak ada cara lain (menunjang ketahanan pangan) selain merusak hutan dan melakukan deforestasi?” tanya Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo dalam keterangan kepada media di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.
Firman pun mengingatkan mengenai bahaya pernyataan Raja Juli tersebut karena bisa disalahtafsirkan masyarakat. Politisi senior Golkar ini bahkan menyindir Raja Juli kurang memahami persoalan kehutanan.
Baca juga: Aktivis Tangerang Desak PSN PIK 2 Dibatalkan, Komisi IV DPR Pertanyakan Sikap Menteri Kehutanan
“Inilah akibat kalau menteri yang tidak paham filosofi hutan dan kehutanan. Tolong para eselon I dan II agar mengingatkan menterinya. Tidak perlu takut selama yang disampaikan benar!” tegas Firman.
Ia menilai, niat pemerintah baik dalam mewujudkan swasembada pangan sehingga harus didukung. Namun jangan sampai mengorbankan kelestarian lingkungan yang seharusnya menjadi warisan bagi generasi masa depan bangsa. Apalagi hutan adalah sumber kehidupan.
“Meningkatkan produksi pangan tidak harus selalu mengorbankan hutan. Ekstensifikasi bukan solusi. Jangan selalu mencari jalan pintas dan malas berpikir untuk mencapai tujuan. Intensifikasi dan teknologi jauh lebih tepat seperti yang dikembangkan negara negara maju lainnya,” imbuh Firman.
Baca juga: Huntap Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sukabumi Senilai Rp60 Juta
Ia menyebut, tren yang terjadi sekarang itu adalah green economy seperti yang selalu disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada negara-negara di dunia. Bahkan mencari cara untuk mengatasi efek rumah kaca dengan melakukan carbon trade, memenuhi kebutuhan pangan dengan pertanian vertikal.
Amat disayangkan apabila Indonesia malah akan melakukan deforestasi. Firman pun meminta Raja Juli untuk memahami tugas fungsi pokok Kemenhut untuk menjaga dan melestarikan hutan. Alih-alih mengatakan akan mengalihkan luas lahan hutan guna menunjang swasembada pangan dan energi, Firman menyarankan Kemenhut seharusnya jadi garda terdepan dalam melindungi hutan.
“Menteri harus baca baik-baik UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kementerian Kehutanan tupoksinya bukan memproduksi pangan, tetapi menjaga dan melestarikan hutan,” pungkas dia.
Baca juga: Banjir di Empat Desa Serdang Bedagai Akibat Tanggul Jebol
Pertanyakan konsep Menhut
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan juga meminta Raja Juli menjelaskan secara rinci rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan sebagai konsep pangan, energi, dan air. Ia mengingatkan bahwa masyarakat sejak lama telah memanfaatkan hutan secara tradisional untuk menunjang kehidupan, seperti melalui hasil alam umbi-umbian.
“Kami perlu mendengarkan konsep detailnya. Apakah rencana ini akan membuka hutan secara besar-besaran yang berisiko menyebabkan deforestasi, ataukah melalui pendekatan seperti agroforestri, perhutanan sosial, atau jasa lingkungan?” tanya Daniel dalam keterangannya, Senin, 6 Januari 2025.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti wacana pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan bertentangan dengan target Indonesia untuk mencapai zero net sink pada 2030.
Baca juga: Melengkapi Data Terserak 44 Tahun Banjir Bandang Sangiang
“Pernyataan Menteri Kehutanan ini perlu menjadi perhatian bersama. Bagaimana kita bisa mencapai zero net sink pada 2030 jika 20 juta hektare hutan akan dibuka?” tanya dia.
Daniel mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari rencana tersebut terhadap kelestarian ekosistem hutan. Konversi hutan menjadi area pertanian, meski dapat meningkatkan produktivitas pangan, dinilai berisiko merusak keanekaragaman hayati, ekosistem alami, dan mempercepat perubahan iklim.
“Hutan memiliki peran vital menjaga keseimbangan iklim, melindungi sumber daya air, dan menjadi habitat bagi spesies yang terancam punah. Semua ini harus dipertimbangkan,” tegas Daniel.
Baca juga: Awal 2025, Ribuan Ternak Sapi Terpapar Penyakit Mulut dan Kuku
Menurut dia, visi besar Prabowo terkait swasembada pangan harus dijalankan dengan cermat dengan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Saya sangat mendukung kebijakan swasembada pangan Presiden Prabowo. Kita harus berdaulat dan mandiri dalam pangan, tetapi para pembantu Presiden harus memastikan rencana ini sejalan dengan kelestarian hutan,” tegas dia.
Sebagai alternatif, Daniel menyarankan agar pemerintah memanfaatkan lahan pertanian yang saat ini belum diusahakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, terdapat sekitar 11,77 juta hektare lahan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung swasembada pangan.
Baca juga: Trekking ke Situ Gunung Sukabumi Lewat Jembatan Gantung Setengah Kilometer
“Lahan ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan lahan pertanian. Jadi wacana membuka 20 juta hektare hutan dapat dihindari,” kata dia.
Ingatkan Menhut agar hati-hati
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan mengingatkan Raja Juli untuk berhati-hati dalam merencanakan pengubahan 20 juta hektare hutan menjadi lahan pangan, energi, dan air guna mendukung program ketahanan pangan dan energi. Sebab wacana tersebut harus melalui kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak.
Discussion about this post