Potensi Kriminalisasi Warga di Morowali Tinggi Demi Hilirisasi Mineral

Wanaloka.com – Mineral kritis, seperti lithium, kobalt, nikel, dan tembaga memiliki peran dalam transisi energi sebagai komponen esensial untuk teknologi energi terbarukan dan kendaraan listrik. Ketika keadaan darurat iklim semakin meningkat, permintaan akan mineral yang penting untuk teknologi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan kendaraan listrik (EV) meningkat.

Laporan Global Critical Minerals Outlook 2024 memperlihatkan, bahwa implementasi teknologi energi ramah lingkungan di tingkat global telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kapasitas pemasangan Solar PV telah meningkat sebesar 85 persen dari tahun 2021 hingga 2023. Sementara sektor kendaraan listrik juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan sebesar 60 persen dalam jumlah mobil listrik pada tahun 2023.

Di Indonesia terdapat tren peningkatan signifikan dalam produksi nikel dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total produksi sekitar 32 juta ton yang diharapkan meningkat hampir 120 persen menjadi 71.4 juta ton pada tahun 2024.

Kenaikan target produksi ini memiliki dampak yang luas. Salah satunya, kehadiran kawasan industri nikel PT Huabao Industrial Park (PT IHIP) di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah memberi dampak negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.

Praktik hilirisasi, khususnya nikel menciptakan penurunan kualitas kesehatan warga, kehilangan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas ekosistem laut, penurunan ekonomi warga.

“Apalagi operasi industri ini didukung dengan infrastruktur yang masih menggunakan PLTU captive,” kata Siti Zulaika dari Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER).

Selain itu, terjadi konflik agraria dan kerusakan lingkungan di kawasan industri nikel tersebut. Seringkali warga terlibat konflik dengan perusahaan akibat tanahnya dirampas paksa dengan berbagai macam modus.

Klaim sepihak

Kawasan Industri Huabao Industrial Park (IHIP) merupakan kawasan industri yang dikendalikan penuh PT Zhensi Holding Grup dengan wajah Bahosua Taman Industri Invesment Grup (BTIIG). Komposisi sahamnya terdiri dari Zhensi Indonesia Industrial Park 51 persen, Beijing Shengyue Oriental Invesment Co., Ltd 10,28 persen, PT Kejayaan Emas Persada 27,45 persen, dan PT Himalaya Global Investment 11,27 persen. Dengan nilai investasi sebesar Rp14 triliun untuk produksi blok besi nikel dan nikel hidroksida yang merupakan bahan baku penting untuk stainless steel serta baterai energi baru kelas atas.

Luas kawasan PT IHIP sebesar 20.000 Ha di Desa Wata, Tondo, Ambunu, Topogaro, Upanga, Larebonu dan Wosu dengan metode pembagunan dua tahap. Tahap satu yang sedang berjalan di Desa Tondo, Topogaro dan Ambunu. Pembangunan kawasan ini bagian dari zona percontohan kerja sama internasional berkualitas tinggi di bawah “One Belt, One Road Inisiative”.

Berdasarkan MoU tanggal 11 Maret 2024 yang dapat diakses menunjukan dalam point (b), bahwa ternyata jalan desa di Desa Wosu, Umpanga, dan Larebonu telah menjadi milik PT Huabao Industrial Park yang diuraikan dalam 10 pasal perjanjian.

“Kesepakatan ini meningkatkan konflik antar masyarakat dengan perusahaan. Sebab MoU tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat sama sekali,” ucap Yusman dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah.

Praktik perampasan lahan yang dilakukan perusahaan tersebut, tidak ubahnya seperti zaman penjajahan. Masyarakat dibuat tidak ada pilihan lain, sementara pemerintah turut serta melindungi kepentingan perusahaan dan mengabaikan hak masyarakat.

Konflik memuncak pada tahun 2022 hingga 2024 ketika lahan masyarakat seluas 14 Ha yang berisi sawit di Desa Ambunu digusur pada malam hari tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian jalan desa yang merupakan akses utama masyarakat ke kebun, kini digunakan untuk jalan holing perusahaan.