Wanaloka.com – Ada lima agenda besar nasional yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD di Jakarta, pada 16 Agustus 2022. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Jokowi mencontohkan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global.
“Setelah nikel, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah. Kita harus berani membangun ekosistem industri dalam negeri yang terintegrasi, mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” ujar Jokowi.
Kedua, pemerintah terus meningkatkan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. Salah satunya melalui pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara yang diyakini akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia.
Baca Juga: Dosen ITB: Net-Zero Emission 2060 Tak Berarti Menghapus Pemanfaatan Batu Bara
“Saya optimis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” imbuh Jokowi.
Upaya tersebut dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Saat ini, Indonesia telah menjadi pemasok terbesar CPO dunia dan mencapai swasembada beras sejak 2019.
Ketiga, pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Pemerintah juga akan menjamin pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan serta kelompok marjinal.
“Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” ujar Jokowi.
Baca Juga: IPCC: Krisis Iklim Memakan Korban Jiwa, Perbankan Harus Hentikan Pendanaan Batu Bara
Pemberantasan korupsi juga akan menjadi prioritas utama pemerintah. Ia mengklaim beberapa kasus korupsi besar di Tanah Air berhasil diungkap sehingga Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional naik dari 37 menjadi 38 pada 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 pada 2022.
Jokowi kembali menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan menindaklanjuti temuan Komnas HAM.
“Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, juga telah saya tanda tangani,” kata Jokowi.
Keempat, pemerintah akan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya pemberdayaan UMKM. Saat ini ada 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital. Targetnya, 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024.
Baca Juga: Walhi dan F-PKS: Lingkungan Terancam Rusak, Pemindahan IKN Harus Dihentikan
“Berbagai bantuan pendanaan murah juga dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, juga diharapkan menyerap produk UMKM. Kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri akan terus didisiplinkan,” papar Jokowi.
Dan yang kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Selain dengan APBN, 80 persen pembiayaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan diklaim dari investasi swasta.
“Jadi IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara (ASN), juga untuk para inovator dan wirausahawan,” ungkap Jokowi.
Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba, dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diklaim berkelas dunia.
Baca Juga: Pakar Kehutanan dan Bank Dunia: Konsep Forest City IKN Perlu Partisipasi Masyarakat
Indonesia Tanah Air Siapa?

Lima agenda besar nasional itu dipertanyakan para aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) karena tidak satupun menyinggung upaya pemulihan lingkungan dan bencana ekologis yang terus meningkat. Walhi Nasional pun mempertanyakan melalui siaran pers yang diterbitkan bertepatan dengan Peringatan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2022.
Ironisnya, fakta dari 77 tahun kemerdekaan Indonesia, bahwa dari 53 juta Ha penguasaan lahan yang diberikan pemerintah hanya 2,7 juta Ha yang diperuntukan bagi rakyat. Sementara 94,8 persen dikuasai korporasi. Pertanyaannya, Indonesia Tanah Air siapa?
Walhi mengulas persoalan lingkungan hidup melalui sajian data. Berdasarkan data BNPB, sepanjang 2021 terjadi 2.943 peristiwa bencana didominasi bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi kondisi iklim, yaitu banjir sebanyak 1.288 kejadian, longsor 623, dan puting beliung 677 kejadian. Walhi memprediksi bencana hidrometeorologi 2022 akan meningkat sebesar 7 persen, banjir akan meningkat lebih 17 persen, dan longsor lebih 7 persen.
Baca Juga: Atas Nama Rakyat Jateng, Gubernur Diberi Gelar Perusak Lingkungan
“Jika tidak ada upaya pemulihan lingkungan hidup berbasis capaian dan upaya menurunkan angka kerentanan, angka ini akan meningkat signifikan,” bunyi catatan Walhi.
Ada tiga poin pidato Jokowi yang mendapat sorotan Walhi terkait konteks pembangunan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA). Kedua, rehabilitasi, industri hijau, energi bersih, dan pangan. Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat.
“Ketiga poin itu dijahit dalam ilustrasi dan narasi yang positif. Faktanya, gap fakta di lapangan cukup besar,” bunyi catatan Walhi.
Hilirisasi dan Industrialisasi SDA
Poin pertama, hilirisasi dan industrialisasi SDA menunjukkan pemerintah saat ini melihat lingkungan menjadi sumber daya yang dieksploitasi. Faktanya, Jokowi telah memberikan penguasaan lahan konsesi seluas 11,7 juta hectare dan terbanyak untuk sektor tambang. Bahkan dari semua rezim pemerintahan sejak era Soeharto, Jokowi adalah presiden yang paling luas memberikan izin tambang.
Discussion about this post